Pada debat perdana capres-cawapres 2019, Jokowi sempat menyinggung soal Partai Gerindra yang mencalonkan eks napi koruptor. Menurut Jokowi, capres Prabowo Subianto, yang juga Ketum Partai Gerindra, bertanggung jawab soal caleg Gerindra eks napi koruptor.
Prabowo pun menepis Jokowi. Ia lalu meÂnyebut enam eks napi koruptor yang menjadi caleg Gerindra bisa maju pileg setelah melalui proses sesuai dengan aturan.
Perdebatan soal caleg Gerindra berstatus eks napi korupsi ini masih menghangat di tataran masyarakat. Banyak yang menÂgatakan, Jokowi keliru jika menyalahkan Prabowo terkait hal tersebut, tapi tak sedikit pula yang mengatakan bahwa pernyataan Jokowi sudah tepat.
Sebenarnya data yang disampaikan Jokowi benar tidak sih? Dan apakah tepat Prabowo yang mesti bertanggung jawab atas lolosnya para eks napi korupsi sebagai caleg? Berikut ini pandangan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin terkait perdebatan itu.
Andre Rosadie: Menepuk Air, Kepercik Muka Sendiri
Bagaimana tanggapan BPN terkait pernyataan capres Jokowi yang mengatakan Partai Gerindra banyak mencalegkan eks napi koÂrupsi di Pemilu 2019? Pak Jokowi telah melakukan hoaks pada debat itu menuduh Pak Prabowo menandatangani caleg eks napi koruÂpsi. Silakan kroscek di KPU para napi itu tidak ada yang menandatangani Pak Prabowo. Artinya yang disamÂpaikan Pak Jokowi itu hoaks. Kedua, Pak Jokowi mengatakan Gerindra merupakan paling banyak penyumÂbang caleg eks napi dan itu hoaks lagi. Mantan napi itu paling banyak ada di partai pendukung Pak Jokowi seperti Golkar. Ketiga, bicara korupsi Pak Jokowi itu seperti menepuk air di wadah namun terpercik sendiri. Toh yang paling banyak korupsi itu adalah partai pendukung Pak Jokowi.
Jadi Prabowo tidak ada menanÂdatangani caleg eks napi korupsi? Yang DPRD baik tingkat kabuÂpaten/kota dan provinsi itu yang tanda tangan ketua DPD atau DPC-nya masing-masing. Jadi tidak sampai ke Pak Prabowo urusan seperti itu.
Kalau caleg DPR bukankah ditandatangani Prabowo? Enggak ada juga yang ditandaÂtangani Pak Prabowo. Intinya caleg DPRD itu cukup ditandatangani ketua DPD Gerindra provinsi atau ketua DPC Gerindra kota/kabupaten. Sedangkan Pak Jokowi menuduh Pak Prabowo yang menandatangani semuanya. Jadi Pak Jokowi menuduh atau hoaks. Lalu mengatakan caleg napi korupsi Gerindra paling banyak korupsi padahal yang paling banyak itu dari partai pendukung Pak Jokowi. Dari partai pendukung Pak Jokowi itu paling banyak yang ditangkap KPK. Bahkan Gerindra itu satu-satunya partai yang tidak ada anggota DPR-nya ditangkap KPK.
Tapi toh bukankah belakangan Mahkamah Agung membolehkan eks napi nyaleg... Iya, karena mereka itu menuntut haknya guna memenangkan gugatanÂnya baik di Bawaslu maupun di MA. Secara konstitusi mereka sah. Lalu kenapa kita mesti ributkan hal itu. Padahal banyak dari partai penduÂkung Pak Jokowi yang mantan napi korupsi namun ributnya di Gerindra. Bahkan saya tegaskan Gerindra itu satu-satunya partai yang anggota DPR-nya tidak ditangkap KPK. Jadi Pak Jokowi seperti gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Hal ini terjadi di Pak Jokowi.
Tapi Jokowi mengutip data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengatakan Gerindra partai nomor dua penyumbang eks napi korupsi. Dan data ini dijadikan bukti Jokowi saat debat pertama lalu. Tanggapan Anda? Lho kan kata Pak Jokowi paling banyak itu Gerindra. Padahal keÂnyataannya Golkar yang berada di kuÂbu pendukung Pak Jokowi. Menurut saya, Pak Jokowi itu memproduksi hoaks karena menuduh Pak Prabowo menandatangani padahal bukan.
Kata anggota BPN yang lain pernyataan Jokowi ini didorong oleh tim pendukungnya untuk menyerang Prabowo. Benarkah demikian? Kalau menurut saya Pak Jokowi ini kan pakai contekan saat debat pertama lalu. Terlebih di mejanya ada kertas kecil lalu ada smartphone kecil. Kami melihat bahwa ternyata sudah pakai contekan menuduh Pak Prabowo dan partai Gerindra soal eks napi koruÂpsi ternyata contekannya juga salah, gitu lho. Sangat menyedihkan itu. Memproduksi hoaks dengan melihat contekan, ternyata contekannya pun salah. Dan itu yang terjadi dalam debat pertama yang dilakukan Pak Jokowi.
Apakah ini serangan yang menÂjatuhkan Pabowo? Enggaklah bagi kami biasa saja.
Jika menurut Anda Jokowi telah menyebarkan hoaks lantas apa yang akan dilakukan BPN?
Biarlah masyarakat yang menilai bahwa ternyata Pak Jokowi dalam debat memproduksi hoaks. Bicaranya tidak pakai data artinya asal bunyi.
Raja Juli Antoni: Ini Bukan Soal Jokowi Salah Data
Menurut BPN Prabowo-Sandi, dalam debat kemarin Presiden Jokowi salah menyampaikan data soal caleg eks koruptor, karena bukan Prabowo yang menandaÂtangani penetapan mereka. Apa pembelaan Anda? Kunci atau esensinya adalah, kaÂlau dia punya political will untuk membersihkan partainya dari anaÂsir korupsi, maka sebenarnya dia bisa melakukannya. Kalau dia punya komitmen yang tinggi seperti yang diklaimnya, maka sebenarnya dia bisa membersihkan para kader atau caleg yang pernah terlibat kasus korupsi dengan mudah. Sekarang problemnya dia enggak punya track record sama sekali bahwa memang mampu dan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Bahkan dia bilang korupsi enggak gede-gede enggak apalah, asal enggak gede curi-curi enggak apa-apalah. Itu enggak boleh seorang pemipin berÂkata seperti itu. Setiap pelanggaran hukum harusnya ditindak. Justru itu yang membuat posisi dia buruk di depan rakyat. Bagaimana dia mau membersihkan Indonesia, bersihkan partainya sendiri saja dia enggak mau, dia enggak bisa.
Tapi kan yang berwenang unÂtuk menetapkan para celag untuk DPRD memang bukan Ketum Partai Gerindra tapi pimpinan Gerindra di daerah. Bagaimana itu? Memang secara legal formal deÂmikian. Tapi Pak Prabowo ini adalah ketua umum dari partai yang sangat sentralistik. Coba saja lihat posisi Pak Prabowo di Gerindra, dia enggak hanÂya ketua umum, dia juga jadi ketua dewan pembina dan lain-lain. Dengan demikian seperti yang saya bilang tadi, kalau beliau punya political will untuk membersihkan partainya dari anasir korupsi, maka sebenarnya dia bisa melakukannya. Kalau dia punya komitmen yang tinggi seperti yang diklaim, maka sebenarnya dia bisa membersihkan partainya ini dengan mudah. Masalahnya tinggal mau atau tidaknya.
Berarti harusnya Prabowo berÂtindak supaya para caleg itu tidak usah dicalonkan ya? Iya, kalau dia memang berkomitÂmen untuk memberantas korupsi seperti itu. Jadi, inti masalahnya itu bukan soal Pak Jokowi salah data, karena bukan Pak Prabowo yang tanda tangan, bukan dia yang menÂetapkan. Pokok masalahnya adalah soal bagaimana komitmen pemberÂantasan korupsinya.
Tapi para caleg ini kan sudah menjalani masa hukuman. Harusnya tidak masalah dong untuk dicalonkan? Ya terserah, secara legal formal kan memang kita tahu begitu. Tapi kan lagi-lagi soal, apakah enggak ada orang lain di republik ini yang lebih baik? Secara legal formal meÂmang dia berhak melakukan hal yang demikian. Tapi sekali lagi ini kan masalah komitmen pemberantasan korupsi. Lebih ke itu sih intinya menurut saya. Rakyat akan menilai itu nanti.
Tapi kalau memang masih banyak warga yang mau memilih mereka bagaimana? Ya pasti ada persoalan dengan buÂdaya kita juga yang permisif tentunya. Tapi sebenarnya, yang paling penting dari itu semua memang komitmen partainya. Partai harus memiliki keÂmauan untuk membersihkan diri dari anasir korupsi.
Maksudnya walaupun elektaÂbilitasnya tinggi, partai harusnya tetap sadar diri untuk tidak menÂcalonkan ya? Mestinya iya, kalau memang Pak Prabowo punya komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan koÂrupsi. Di republik jabatan publik itu terbatas. Harusnya orang-orang yang terbaik yang menempati posisi terseÂbut. Kecuali memang dia Gerindra sudah defisit orang yang baik.
Makanya jadi terpaksa mengajukan mereka. Tapi lagi-lagi itu menunjuÂkan siapa Pak Prabowo sebenarnya. Beliau ternyata kompromistik dengan korupsi, yang permisif terhadap koÂrupsi. ***
