Abu Bakar Ba'asyir (kopiah putih) bersama Yusril Ihza Mahendra di sebelah kirinya/net
Pembebasan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, tak bisa lepas dari upaya politik Joko Widodo mencari simpati masyarakat menjelang Pemilihan Presiden 2019.
Namun, Jokowi malah "terjebak" dengan dua mesin yang bekerja di bawahnya. Mesin pemerintahan dan mesin pencalonannya sebagai presiden periode kedua.
Pandangan ini terungkap di awal diskusi "Maju Mundur Kebebasan Ba'asyir" yang ditayangkan langsung oleh
CNN Indonesia, saat ini (Selasa, 22/1). Hadir sebagai narasumber adalah Pemimpin Redaksi
CNN Indonesia, Desi Anwar; Pemimpin Umum
RMOL Network, Teguh Santosa; dan Pemimpin Redaksi
Koran Tempo, Budi Setyarso.
"Ini tahun politik, segalanya bisa dimainkan, tapi apakah jurus ini berhasil? Ada kaitan dengan BTP alias Ahok yang akan segera menghirup udara bebas. Ini spekulasi, ada momentum yang dimainkan," kata Desi Anwar.
Desi mempertanyakan, jika memang harus dibebaskan, mengapa Ba'asyir tidak dibebaskan presiden pada tahun lalu atau waktu selain menjelang Pilpres. Momentum ini membuat masyarakat luas melihat ada aspek politik di baliknya.
"Momentumnya agak aneh, debat perdana baru selesai, mencoba merebut suara sebanyak mungkin. Mau enggak mau momentum ini membuat kita curiga," tambah Desi.
Teguh Santosa punya pengamatan sendiri. Menurutnya, di balik isu ini ada dua mesin sedang bekerja. Pertama, mesin presiden. Kedua adalah mesin calon presiden. Penggunanya orang yang sama yaitu Joko Widodo yang menjabat presiden sekaligus berstatus calon presiden.
"Yusril Ihza Mahendra adalah perangkat calon presiden. Menko Polhukam (Wiranto) perangkat presiden," terangnya.
Teguh melihat mereka bekerja dengan dua objektif berbeda. Maka langkah Wiranto mengkaji ulang rencana pembabasan Ba'asyir sangat bisa dipahami.
"Wiranto adalah perangkat presiden, in ruling. Saya enggak tahu apa pertimbangan kawan-kawan di mesin capres, sehingga ada jurus bebaskan Ba'asyir, terlepas dari alasan kemanusiaan," ujar Teguh.
Tekannya lagi, kompleksitas isu pembebasan Ba'asyir disebabkan dua pihak bekerja dengan dua objektif berbeda.
Pada gilirannya, Budi Setyarso mengatakan, seharusnya rencana pembebasan Ba'asyir sudah melalui kajian mendalam di level pemerintah.
"Karena pucuk tertinggi bilang akan bebas, tapi Menko Polhukam rapat dengan jajaran, ternyata ini baru kajian. Logisnya ini dikaji dulu," jelas dia.
Terkait spekulasi yang sebelumnya disebut Desi, ia melihat mungkin saja ada kaitan dengan akan bebasnya terpidana kasus penistaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP.
"Karena kasus Ahok kan bukan kasus hukum murni. Ini berbalut dengan tekanan politik. Juga ketika Ma'ruf Amin dipilih (menjadi cawapres Jokowi), enggak bisa lepas dari ketakutan Jokowi dari tekanan lebih besar," jelasnya.
[ald]
