Berita

Foto/Net

On The Spot

Tidak Ada Spanduk Capres di Kantor Partai Bulan Bintang

Masih Nunggu Rakornas
SENIN, 21 JANUARI 2019 | 10:21 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai Bulan Bintang (PBB) tengah bersiap menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019. Dalam Rakornas itu bakal diumumkan dukungan kepada salah satu capres-cawapres. Bagaimana persiapannya?
Kemarin siang (20/1), markas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB sepi. Kantor ini terletak di Jalan Raya Pasar Minggu. Gerbang hijau tua membatasi kantor dengan lingkungan di luar. Tak begitu besar. Lebarnya tak sam­pai tiga meter. Tingginya hanya dua meter. Sederhana.

Di luar pagar, penanda bangunanitu sebagai Kantor DPP PBB cukup mencolok. Puluhan bendera berukuran kecil, dengan logo partai itu berkibar. Di atasnya, sebuah baliho besar berdiri kokoh. Isinya, kalimat dan gam­bar sang Ketua Umum. Yusril Ihza Mahendra.


Masuk ke bagian dalam, sua­sana sepi sangat terasa. Bahkan terasa hening. Tak ada kegiatan berarti. Yang tampak hanya dua petugas kantor. Mereka duduk-duduk. Tak jauh dari gerbang. Dua kursi diletakkan di tempat itu. Tak lupa sebuah meja ke­cil. Tempat meletakkan kopi hitam. Yang menemani mereka berbincang.

Meski tak berada di pinggir jalan, Kantor DPP PBB cukup luas. Bila dilihat, bentuk ban­gunannya menyerupai huruf C. Seluruh bangunan terdiri dari dua lantai. Cat krem yang divar­iasikan dengan warna hijau khas PBB, mewarnai seluruh dinding. Baik bangunan, eksterior, mau­pun interior.

Selain jadi kantor DPP, bangunan ini juga dijadikan kantor badan-badan otonom. Semuanya berafiliasi dengan partai itu. Lebih dari dua. Muslimat Bulan Bintang, Brigade Hizbullah dan Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum (KAPPU) Pusat.

Paling depan, terdapat kantor sekretariat partai. Tempat itu tampak dijadikan semacam lob­by. Sebagai tempat awal meneri­ma tamu-tamu yang berkunjung. Beberapa buah kursi dan sebuah meja resepsionis diletakkan di ruangan tersebut. Sebuah televisi dipasang di dindingnya.

Lebih ke dalam, ada kantor KAPPU Pusat. Kantor tersebut berbatasan langsung dengan sekretariat. Juga sebuah kan­tin. Semakin ke dalam, masih terdapat kantor badan-badan otonom. Seperti Muslimat Bulan Bintang hingga Brigade Hizbullah. Musala melengkapi gedung tersebut.

Di bagian dalam gedung, kantor dibuat layaknya ruangan kantor pada umumnya. Masing-masing ruangan dibatasi dinding dari batu. Ukuran masing-masing ruangan pun tak begitu luas. Hanya seki­tar 4x4 meter. Ruangan-ruangan tersebut pun diisi peralatan kan­tor pada umumnya. Seperti kursi maupun terdapat meja.

Selain gedung kantor, ada lapangan terbuka di bagian tengah. Cukup luas. Ukurannya, lebih dari 1.000 meter persegi. Lapangan, biasanya dijadikan tempat parkir. Tapi hari itu tem­pat parkir juga sepi.

Kantor DPP PBB juga sepi dari spanduk maupun poster. Hampir tak ada spanduk yang terlihat. Kecuali, baliho besar di bagian depan. Tak tampak juga poster atau baliho yang menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres.

Irwan, hari itu bertugas di kantor tersebut. Tak ada kegiatankhusus yang dilakukannya. Siang itu, dia berbincang denganseorang rekan­nya. Tak jelas benar apa yang ten­gah mereka bincangkan. "Kalau hari Minggu memang begini, Bang. Sepi," ujar Irwan.

Irwan bilang, biasanya aktivi­tas di Kantor DPP PBB, berlang­sung dari Senin sampai Sabtu. Sedangkan Minggu, praktis tertutup. Kecuali, jika ada acara tertentu. Terakhir, kata dia, DPP PBB mengadakan kegiatan pada Sabtu malam (20/1). "Kalau besok pasti ada kegiatan, seperti biasa," jelas Irwan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PBB Ajuansyah Surbakti mengatakan, partainya belum mengumumkan mendu­kung salah satu paslon. Apalagi, memasang spanduk atau poster salah satu paslon di Kantor DPP. "Tapi, debat soal dukungan capres selalu ramai di WA group PBB," jelas Ajuansyah.

Adapun, saat ini pihaknya tengahmempersiapkan Rakornas. Rencananya, diadakan di Mercure, Ancol, akhir bulan ini. Dia bilang, persiapannya sudah 85 persen. Undangan sudah dikirim ke tiap wilayah. Dan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia. "Tanggal 26 Januari 2019 hasil keputusannya," ucap Ajuansyah.

Diserahkan Ke Ketua Umum, Ketua Majelis Syuro dan Ketua Mahkamah Partai
Soal Keputusan Dukung Capres
Wasekjen DPP PBB Ajuansyah Surbakti mengatakan, Rakornas mendatang jadi ajang konsolidasi. Selain itu, pema­paran rencana strategis partai. Dan, sosialisasi dukungan sikap PBB, dalam mendukung capres-cawapres.

Kata Ajuasnyah, rapat pleno Sabtu (19/1), sudah menghasilkankeputusan. Dukungan untuk pasangan capres-cawapres, diserahkan kepada Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketua Majelis Syuro MS Kaban dan Ketua Mahkamah Partai M Yasin Ardhi. "Keputusan mereka, batas akhir tanggal 26 Januari, sudah ada hasilnya," ucap Ajuansyah.

Kata dia, dalam pertemuan para pimpinan hingga jelang tengah malam, disepakati tidak perlu voting. Semua keputusan diserahkan kepada tiga elite partai itu. Soal hasilnya, ada kemungkinan di Rakornas hanya mengumumkan saja. "Tapi, jangan lupa ada konsolidasi strategis selain sosialisasi," tutur caleg PBB ini.

Sebelumnya, terkait sikap sangketum yang merapat ke kubu capres nomor urut 01 se­bagai pengacara, Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono menyatakan, itu adalah sikap pribadi. Sikap resmi PBB akan diketahui nanti. Apakah akan sama dengan langkah Yusril.

Kendati demikian, menurut Sukmo, langkah itu mendapat dukungan dari seluruh unsur pengurus partai. Baik dari pusat sampai daerah. "Walaupun be­berapa provinsi menyatakan samina' wa ato'na, apa pun pu­tusan Ketum," ujar Sukmo.

Menurut Sukmo, PBB bisa meloloskan diri menjadi peserta Pemilu 2019 tidak terlepas dari peran Yusril dan DPP. Kata dia, pihaknya mampu membuktikan dalil-dalil dalam proses ajudikasi di Bawaslu.

Dia bilang, caleg serta pengu­rus saat ini full speed turun ke daerah. Menggalang dukungan rakyat agar mampu menda­pat satu fraksi. Baik di DPR, provinsi dan kabupaten/kota.

"Lolos tidaknya PBB adalah karena kerja mesin partai, bu­kan karena deal-deal politik," ujarnya. ***

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya