Berita

Foto; Net

Politik

Mengapa Naskah Asli UUD 1945 Tidak Masuk Debat Capres?

JUMAT, 18 JANUARI 2019 | 09:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sudah empat kali perubahan (amandemen) UUD 1945 dilakukan MPR dalam kurun waktu 1999-2002.

Ini sebetulnya akar masalah yang sama sekali tidak disinggung dalam debat perdana Pilpres 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

"Amandemen UUD itu akar atau sumber permasalahan di bangsa kita. Sudah seharusnya para capres berpikir untuk kembali ke UUD 45 naskah asli sebagai upaya penyelamatan kehidupan bangsa dan negara," ujar Ketua Umum Lembaga Independen Pengawas Negara Indonesia (LIPNI), Doli Yatim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (17/1).


Doli menyayangkan permasalahan yang substansial itu sama sekali tak masuk dalam materi debat perdana tadi malam.

Padahal dengan kembali ke naskah asli UUD 45, Doli yakin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber akan tegak di bumi pertiwi ini.
“Berbeda dengan kondisi sekarang di mana kehidupan kita sudah mengarah kepada kapitalistik, liberalis tol bahkan komunis,” tuturnya.

Sementara terorisme, korupsi, pelanggaran HAM dan lainnya hanya masalah turunan yang akan terus terjadi berulang-ulang ketika sumbernya tidak dibenahi.

"Kalau kita masih mengacu pada konstitusi amandemen sekarang, masalah-masalah itu masih terus berlanjut bahkan makin parah. Jadi agar debat ini penuh substansi harus ada capres berani nyatakan kita harus kembali ke UUD 45 asli," tegasnya.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya