Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net

Politik

DEBAT CAPRES

Diserang Isu HAM 98, BPN: Sifat Prabowo Sangat Hargai TNI Dan Senior

KAMIS, 17 JANUARI 2019 | 09:23 WIB | LAPORAN:

Isu pelanggaran HAM bukanlah momok bagi Prabowo Subianto.

Capres nomor urut 02 itu dipastikan akan blak-blakan dalam debat nanti malam jika memang diperlukan.

Jurudebat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid menegaskan, masyarakat Indonesia kini sudah tidak mempan dengan isu Prabowo sebagai pelanggar HAM.


"Lagu lama, masyarakat sudah paham," ucapnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/1).

Buktinya, menurut dia, simpati masyarakat terhadap Prabowo kian bertambah.

"Apalagi kalau Prabowo mau buka cerita yang sesungguhnya, masyarakat makin simpatik kepada Prabowo. Jadi nggak akan bisa ganggu Prabowo Subianto dengan isu lama tersebut," tegasnya.

Jelang debat Capres-Cawapres 2019 malam nanti, beredar cuplikan video wawancara aktivis HAM, almarhum Munir Said Thalib tentang kasus penculikan aktivis.

Dalam video itu, Munir menggugat Panglima ABRI kala itu, Wiranto yang  berdasarkan hasil keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Senada dengan mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang menyebut Prabowo bukanlah pelaku pelanggaran HAM dalam kerusuhan tahun 1998. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, kata Pribadi, status Prabowo hanyalah sebagai saksi. Justru yang bertanggung jawab dalam peristiwa itu, menurut Pigai, adalah adalah commander responsibilities.

"Siapa bertanggung jawab? Commander responsibilities peristiwa '98 adalah Wiranto sesuai dengan hukum HAM internasional dan hukum HAM nasional UU 26 Tahun 2000," terang Pigai di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, kemarin (Rabu, 16/1).

Jika pun lawan debat menyerang dengan isu tragedi HAM 98, Sodik memastikan Prabowo tidak akan sembrono.

"Lihat sikon. (Yang pasti) sifat Prabowo sangat hargai lembaga TNI dan senior," ujarnya.[wid]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya