Berita

Bolsonaro/Net

Dunia

Presiden Brazil Teken Dekrit Permudah Kepemilikan Senjata Api

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 22:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Brazil Jair Bolsonaro menandatangani sebuah dekrit sementara untuk memudahkan orang Brazil untuk membeli senjata.

Dekrit ini diteken pada hari ini (Selasa, 15/1). Ini adalah sebuah langkah pertama menuju janji kampanye untuk membatalkan peraturan ketat yang pada dasarnya melarang warga sipil untuk membawa senjata.
Dekrit itu, yang akan kadaluwarsa kecuali diratifikasi dalam 120 hari oleh Kongres, akan menghapus peran "bebas" yang dimainkan oleh polisi federal dalam menyetujui permintaan warga sipil untuk membeli senjata. Bolsonaro mengatakan bahwa keputusan tentang siapa yang bolah atau tidak boleh membawa senjata sepenuhnya subjektif.

Pada 2017, data pemerintah tahun lalu tersedia, sekitar 330 ribu warga sipil di Brazil secara resmi terdaftar memiliki senjata.

Pada 2017, data pemerintah tahun lalu tersedia, sekitar 330 ribu warga sipil di Brazil secara resmi terdaftar memiliki senjata.

Dikabarkan Reuters, data akurat tentang berapa banyak senjata api ilegal di Brazil sulit didapat, tetapi studi sebelumnya dari Kementerian Kehakiman menunjukkan bahwa hampir 8 juta senjata ada di negara itu secara ilegal.

Bolsonaro, yang merupakan seorang kapten militer menjabat pada 1 Januari lalu, Bolsonaro ingin membatalkan undang-undang 2003 yang sama dengan larangan warga sipil untuk membeli senjata, dengan alasan bahwa warga Brazil memiliki hak untuk membawa senjata dan membela diri dari penjahat. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya