Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhammad Nasir/RMOL

Politik

Fraksi Demokrat Ikut Usul Pansus Divestasi Saham Freeport

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 19:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Polemik divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah terus bergulir di Senayan. Pasalnya, banyak persoalan yang masih mengganjal dan terindikasi banyak lintas kepentingan.

Atas dasar itu, Fraksi Partai Demokrat di DPR RI meminta untuk membuat Panitia Khsus (Pansus) soal divestasi saham ini.

"Fraksi Demokrat usul membuat Pansus karena di sini banyak kepentingan yang terlibat. Sejak awal kasus ini sudah banyak aturan yang dibuat-buat yang akhirnya justru menabrak hukum," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhammad Nasir di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (15/1).


Pertanyaan mendasar yang diajukan oleh politisi Demokrat ini adalah soal pengambilalihan Freeport di tahun 2021.

"Kemudian yang jadi masalah kenapa harus merubah keputusan yang seharusnya dihabiskan tahun 2021, kenapa harus dihabiskan sekarang?" tanyanya.

Legislator asal Dapil II Riau ini membandingkan dengan proses pengambilalihan Blok Rokan oleh Pertamina dari Chevron. Menurut dia prosesnya lancar ketika Pertamina harus berhadapan dengan sama-sama perusahaan Amerika Serikat.

Di lain sisi, dia juga menganggap peraturan yang ditabrak oleh pemerintah terutama Dirjen Minerba yang telah mengusulkan untuk dihabiskan sekarang.

"Jadi saya nggak ngerti kenapa aturan banyak ditabrak. Saya meminta pertanggung jawaban dari para Dirjen dan kami luruskan dari lintas fraksi bahwa usul dari Fraksi Demokrat untuk membentuk Pansus soal divestasi saham Freeport," pungkas Nasir.

Wacana pembentukan Pansus Freeport pertama kali digulirkan oleh Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu. Usulan ini digulirkan karena politisi Partai Gerindra itu menilai proses pengambilalihan saham Freeport dengan transaksi puluhan triliunan rupiah tersebut melanggar kesepakatan. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya