Berita

Foto: RMOL

Politik

Mantan Mendagri: Jokowi Berpotensi Jadi Pengkhianat Negara

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 12:43 WIB | LAPORAN:

. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi menjadi seorang pengkhianat bangsa ini, jika tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok terus dibiarkan masuk ke dalam negeri.

Hal itu disampaikan mantan Menteri Dalam Negeri, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid dalam diskusi bertajuk "Refleksi Malari: Ganti Nahkoda Negeri?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Syarwan pun mengaku dirinya sering mengingatkan Jokowi untuk tidak tinggal diam dengan banyaknya TKA asal Tiongkok yang masuk. Sebab, keberadaan mereka bisa mengancam kedaulatan bangsa ini.


"Saya pernah bilang ke Pak Jokowi. Kalau seandainya Anda selalu membiarkan tenaga kerja China masuk terus ke Indonesia, maka akan hancur negara ini," ungkap Syarwan

"Kalau Anda membiarkan itu terjadi. Anda berpotensi sebagai pengkhianat bangsa ini. Saya katakan pada usia saya yang sudah tua ini tidak untuk mencari jabatan. Saya tidak akan biarkan itu terjadi," lanjutnya.

Syarwan menegaskan kedaulatan bangsa ini tengah terancam. Buktinya, ada banyak negara kini di tengah ambang kehancuran akibat membiarkan pekerja asal Tiongkok masuk ke negerinya.

Sebab menurut Syarwan, masuknya TKA itu merupakan bagian dari proxi war yang tengah dilancarkan Tiongkok.

Hal itu, sambung Syarwan, sebagaimana terjadi di Tibet, Nepal, Zambia, dan lain sebagainya. Yang mana di negara-negara itu, Tiongkok mengirimkan "pasukannya" dengan dalih melindungi industri mereka.

"China (Tiongkok) membangun proxi war. Membangun tahapan awal. Mereka mudah sekali membuat keributan di negeri ini, mereka dengan mudah dengan masuk ke Indonesia, dengan alasan melindungi aset mereka," pungkas Syarwan. [jto]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya