Berita

Eggi Sudjana/Net

Hukum

SKANDAL MEIKARTA

Eggi: KPK Enggak Boleh Jadi Penakut

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 11:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Kesaksian Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin yang menyebut adanya dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merupakan salah satu alat bukti dalam status hukum.

Demikian disampaikan politisi PAN, Eggi Sudjana, kemarin malam (Senin, 14/1).

"Karena itu (alat bukti), KPK mesti segera memanggil Mendagri (Tjahjo Kumolo)," tambah Eggi yang juga caleg PAN Dapil Jakarta 2 ini.

Ditambahkan Eggi, alat bukti dalam perkara hukum mesti dilakukan pengembangan untuk ditindaklanjuti. Dengan kata lain, lanjut Eggi, Mendagri diduga terlibat dalam kasus Meikarta itu.

"Itu harus dieksplore. Jadi itu alat bukti menunjukkan Mendagri diduga terlibat gitu," tutur Eggi.

Lebih lanjut, Eggi meminta KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus hukum yang berkaitan dengan pemegang kekuasaan.

"Kalau sudah berkaitan dengan kekuasaan, KPK enggak boleh jadi penakut. KPK harus panggil Tjahjo," demikian Eggi.

Dalam kesaksian persidangan kasus dugaan suap proyek Meikarta di PN Tipikor Bandung, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebelumnya mengungkap adanya permintaan tolong Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Permintaan tolong yang dimaksud Neneng yakni soal perizinan megaproyek Meikarta di Kabupaten Bekasi agar dibantu. 

Namun Tjahjo membantah semua pernyataan Neneng. Dia menegaskan kewenangan perizinan proyek pengembangan properti tersebut merupakan kewenangan Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat. 

Tjahjo pun menyatakan semua kronologis itu sudah disampaikan anak buahnya yakni Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono kepada penyidik KPK. [jto]

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya