Dualisme kepemimpinan di rumah sakit (RS) seharusnya dihindari karena merugikan masyarakat.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebutkan, seperti yang terjadi di Rumah Sakit HKBP Balige, Kabupaten Tobasa. Imbas dualisme di RS terbesar di Tapanuli itu menyebabkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terhenti.
Menurut Timboel, pimpinan tertinggi HKBP yang paling bertanggung jawab atas polemik ini.
"Per 1 Januari 2019, RS HKBP Balige tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan adanya dualisme kepemimpinan di rumah sakit tersebut. Terjadi perselisihan kepemimpinan," beber Timboel dalam keterangannya.
Dia menyampaikan, di wilayah Kabupaten Tobasa, hanya ada dua rumah sakit yang beroperasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Porsea dan Rumah Sakit HKBP Balige.
Selama ini, RS HKBP Balige menjadi tujuan utama rakyat Tobasa untuk berobat.
"Sehingga masyarakat tidak perlu pergi berobat ke Pematang Siantar, atau ke Tarutung atau ke Kota Medan," ujarnya.
Namun lantaran adanya konflik di internal kepemimpinan RS HKBP Balige membuat pelayanan BPJS Kesehatan disetop.
"Malah, salah satu kubu yang berkonflik di tubuh RS HKBP Balige mengirimkan somasi ke BPJS Kesehatan. Ini semakin merugikan masyarakat," ujar Timboel.
Masyarakat peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak bisa lagi memanfaatkan layanan RS HKBP Balige. Saat ini jika ingin berobat di RS HKBP harus menjadi pasien umum alias bayar sendiri. "Tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan," terang Timboel.
"Kami mohon agar Ompung Ephorus HKBP (pimpinan tertinggi HKBP) dapat menyelesaikan masalah di tubuh RS HKBP Balige secepat mungkin sehingga rakyat bisa menggunakan kartu JKN KIS," ujar Timboel.
Selain Ephorus HKBP sebagai pimpinan tertinggi, Timboel juga berharap direktur utama BPJS Kesehatan dapat memberikan alternatif solusi bagi pelayanan kesehatan masyarakat di sana.
[wid]
