PAN: KPK Jangan Tebang Pilih Di Kasus Meikarta

Sikap profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diuji. Kali ini, komisi pimpinan Agus Rahardjo itu dihadapkan dengan pernyataan Bupati Bekasi (nonaktif) Neneng Hasanah menyebut nama Mendagri, Tjahjo Kumolo dalam sidang kasus Meikarta.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto berharap KPK bisa tegas dan mengusut tuntas pengakuan Neneng itu. KPK, sambungnya, tidak boleh tebang pilih dalam menghadapi kasus, sekalipun itu melibatkan lingkaran pemerintah.

“Wajib diusut lah, KPK tidak boleh tebang pilih,” ujar Yandri saat ditemui di sela-sela pidato kebangsaan Prabowo Subianto di JCC, Jakarta, Senin (14/1).

Begitu juga dengan kasus-kasus lainnya seperti Kemenpora, Sinar Mas, Lippo, KTP-El, yang sambung Yandri juga belum terungkap.

“Jadi kenapa sekarang diam gitu lho? Tidak boleh tebang pilih dalam masalah hukum. Itu tadi yang ditanggapi oleh Pak Prabowo juga,” tandasnya.

Dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Neneng mengungkapkan bahwa dirinya diperintah Tjahjo untuk membantu pengurusan perizinan proyek prestisius milik Lippo Group itu. [ian]