Berita

Ilustrasi/Net

Hersu Corner

”Visi Presiden” Jokowi, Strategi Manipulasi Kampanye?

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 22:53 WIB | OLEH: HERSUBENO ARIEF

AKHIRNYA ketahuan juga apa penyebab Jokowi sebagai capres tak mau memaparkan visi misi yang difasilitasi KPU. Rupanya Jokowi sudah merasa pasti menang pada Pilpres 2019.

Malam ini melalui sejumlah stasiun televisi nasional Jokowi memaparkan visinya sebagai presiden. Agak aneh sebagai presiden, dia memaparkan visinya di akhir masa jabatan.

Lazimnya yang memaparkan visi misi adalah seorang kandidat capres. Melalui pemaparan visi misi, pemilih bisa menilai, apakah dia layak dipilih kembali atau tidak.


Untuk seorang presiden yang akan mengakhiri jabatan,  yang tepat adalah evaluasi sepanjang masa jabatannya. Bukan malah mengumbar janji baru. Di Amerika Serikat disebut sebagai presidential approval rating. Atau level persetujuan publik terhadap kinerja seorang presiden.

Pilihan Jokowi untuk memaparkan visinya ini agak janggal. Tapi pasti ada strategi besar yang tengah dia siapkan. Ini semacam strategi “mengakali” aturan KPU dan Bawaslu.

Pertama, dengan memilih memaparkan visi misi sebagai presiden, maka Jokowi tidak terkena aturan larangan melakukan blocking time seperti diatur dalam Peraturan KPU Tahun 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Sementara sebagai capres Jokowi akan terkena larangan tersebut.

Kedua, atas nama seorang presiden, dia bisa menggunakan seluruh saluran televisi nasional. Kalau toh hitung-hitungannya komersial, karena berkaitan dengan biaya air time, Jokowi bisa membebankan anggarannya kepada negara.

Ketiga, dengan menggunakan saluran TV sebagai seorang presiden, Jokowi mendapatkan kemewahan yang tidak bisa dimiliki oleh Prabowo sebagai kompetitornya. Setiap saat dia bisa mengakses TV, Prabowo tidak. TV saat ini merupakan media yang paling efektif  sebagai alat kampanye, karena menjangkau pemirsa yang sangat luas di seluruh Indonesia.

Tampaknya model kampanye terselubung semacam ini akan dilakukan berkali-kali. Malam ini Jokowi memaparkan visinya dalam episode infrastruktur. Selanjutnya dia akan memaparkan visi-visi lain yang menjadi andalan jualannya dalam kampanye.

Keempat, dengan memaparkan visinya sebagai presiden, Jokowi mencoba mengirim pesan dan membangun kepercayaan diri bahwa dia sudah pasti akan kembali memenangkan Pilpres. Strategi ini bisa mengundang kecurigaan, Jokowi akan menggunakan segala macam cara untuk memenangkan pilpres. Apapun caranya, dia harus menang.

Kelima, dengan pola kampanye semacam ini Jokowi tampaknya sudah memutuskan untuk tidak melibatkan Ma’ruf Amin all out berjuang sendirian memanfaatkan seluruh fasilitasnya sebagai seorang presiden.

Apakah kampanye terselubung Jokowi itu melanggar aturan? Terpulang kepada KPU dan Bawaslu untuk menilainya. Yang jelas kampanye model begini melanggar serta mengabaikan nalar dan akal sehat publik.

Dalam pilpres, penilaian publik jauh lebih penting dan menentukan dibanding penilaian KPU dan Bawaslu. Publik sudah lebih cerdas dan kritis. Bila salah mengelolanya, alih-alih mendapatkan simpati. Publik bisa semakin antipati. [***]

Penulis adalah pemerhati ruang publik. Artikel ini dikirim untuk Kantor Berita Politik RMOL

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Kejagung Sita Dokumen hingga BBE Usai Geledah Kantor Ombudsman

Selasa, 10 Maret 2026 | 16:06

Menkop Dorong Penerima Bansos Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 10 Maret 2026 | 16:04

PB PMII Tolak Pelantikan DPD KNPI Sulawesi Selatan

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:54

Rupiah Melemah ke Rp17 Ribu, Pemerintah Minta Publik Tak Khawatir

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:44

Dua Mantan Ketua MK Diundang DPR Bahas Isu Revisi UU Pemilu

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:39

Sahroni Dukung Pesan Prabowo agar Rakyat Tidak Kaget

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:32

Japto Soerjosoemarno Tuding Wartawan Tukang Goreng Berita

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:17

Sahroni Auto Debet Gaji ke Kitabisa hingga Akhir Masa Jabatan

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:11

Retreat Kepala Daerah Dipertanyakan Usai Maraknya OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:09

Arogansi Trump Ancam Tatanan Dunia yang Adil

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:01

Selengkapnya