Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) prihatin seorang guru SMP menjadi tersangka kasus hoax tujuh kontainer suara suara tercoblos.
Guru tersebut mengajar di sebuah sekolah swasta di Cilegon, Banten. Bahkan diduga oknum guru ini merupakan simpatisan salah satu pasangan capres-cawapres.
Catatan FSGI, Februari 2018 silam, juga ada oknum guru di Banten yang jadi tersangka karena menyebarkan hoax soal PKI. Begitu juga oknum dosen di Medan.
"Rentetan kasus oknum guru, termasuk dosen, yang menyebarluaskan berita
hoax membuat keprihatinan yang mendalam bagi FSGI. Sebab guru dan dosen sejatinya adalah intelektual, yang lekat dengan nilai-nilai akademis, ilmiah, objektif, rasional dan kritis. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," ujar Wasekjen FSGI, Satriwan Salim dalam keterangannya, Minggu (13/1).
Karena itulah FSGI mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) segera memberikan pelatihan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang di dalamnya terdapat keterampilan berpikir kritis bagi para guru.
Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini kemudian sering disebut dengan
High Order Thinking Skills/HOTS.
Satriwan menekankan, berpikir kritis tidak hanya ditujukan kepada siswa ketika Ujian Nasional, tetapi juga bagi para guru.
"Adanya oknum guru yang suka menyebarkan berita berkonten
hoax dan
hate speech mengindikasikan jika keterampilan berpikir kritis ini belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh para guru di ruang kelas sehari-hari," tuturnya.
FSGI juga menilai penyebaran
hoax oleh oknum terdidik seperti guru menandakan kemampuan literasi guru juga masih rendah.
Gerakan Literasi Sekolah yang diinisiasi pemerintah selama ini, menurut Satriawan, lebih menargetkan siswa dengan skema pembiasaan membaca sebelum belajar dan budaya membaca di sekolah.
Tapi yang sebenarnya jauh lebih urgent adalah "literasi digital" yang bersifat kritis bagi guru.
"Guru seharusnya tidak mudah percaya dengan apa yang disuguhkan oleh internet, tetapi mekanisme berpikir kritis dan verifikatif harusnya lebih dulu dilakukan," tegasnya.
Jika ada berita yang belum valid kebenarannya, lanjut Satriawan, mesti dipastikan dulu. Jangan mudah membagikan tautan situs tanpa memahami konten berita. Apalagi dari situs kanal berita yang belum dikenal alias tidak
mainstream.
Guru juga menurut dia, jangan mudah percaya dengan berita-berita bombastis, apalagi dari media sosial lalu dibagikan ke media sosial lainnya.
"Sudah waktunya guru membaca dan memahami UU ITE. Jika guru rendah dalam literasi, jangan berharap para peserta didik kita akan gemar membaca," imbuhnya.
[wid]
