Berita

Pompeo/Net

Dunia

Menlu AS: Pemerintahan Nicolas Maduro Di Venezuela Tidak Sah

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 02:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebut pemerintah Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro merupakan pemerintahan yang tidak sah.

"Rezim Maduro tidak sah dan Amerika Serikat akan bekerja dengan rajin untuk memulihkan demokrasi yang sebenarnya di negara itu," kata Pompeo kepada wartawan pada hari Sabtu (12/1) di Abu Dhabi selama lawatannya ke negara-negara Timur Tengah.

Pompeo mengatakan Amerika Serikat akan bekerja dengan negara-negara yang berpikiran sama di Amerika Latin untuk memulihkan demokrasi di negara Amerika Latin itu.


"Kami sangat berharap kami bisa menjadi kekuatan bagi kebaikan untuk memungkinkan wilayah bersatu untuk mewujudkan itu," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan sebelumnya pada hari Sabtu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan pihaknya berdiri di belakang kepala kongres yang dikelola oposisi Venezuela, Juan Guaido, sehari setelah dia mengatakan dia siap untuk melangkah ke dalam kepresidenan sementara untuk menggantikan Maduro.

"Rakyat Venezuela layak hidup dalam kebebasan dalam masyarakat demokratis yang diatur oleh aturan hukum," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino.

"Sudah waktunya untuk memulai transisi tertib ke pemerintahan baru. Kami mendukung seruan Majelis Nasional agar semua rakyat Venezuela bekerja sama secara damai untuk memulihkan pemerintahan konstitusional dan membangun masa depan yang lebih baik," katanya dalam pernyataan yang juga dikeluarkan dari Abu Dhabi selama perjalanan Pompeo.

"Pemerintah Amerika Serikat akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik Amerika Serikat untuk mendesak pemulihan demokrasi di Venezuela," tutupnya seperti dimuat Al Jazeera. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya