Berita

Pompeo/Net

Global

Menlu AS: Pemerintahan Nicolas Maduro Di Venezuela Tidak Sah

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 02:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebut pemerintah Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro merupakan pemerintahan yang tidak sah.

"Rezim Maduro tidak sah dan Amerika Serikat akan bekerja dengan rajin untuk memulihkan demokrasi yang sebenarnya di negara itu," kata Pompeo kepada wartawan pada hari Sabtu (12/1) di Abu Dhabi selama lawatannya ke negara-negara Timur Tengah.

Pompeo mengatakan Amerika Serikat akan bekerja dengan negara-negara yang berpikiran sama di Amerika Latin untuk memulihkan demokrasi di negara Amerika Latin itu.


"Kami sangat berharap kami bisa menjadi kekuatan bagi kebaikan untuk memungkinkan wilayah bersatu untuk mewujudkan itu," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan sebelumnya pada hari Sabtu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan pihaknya berdiri di belakang kepala kongres yang dikelola oposisi Venezuela, Juan Guaido, sehari setelah dia mengatakan dia siap untuk melangkah ke dalam kepresidenan sementara untuk menggantikan Maduro.

"Rakyat Venezuela layak hidup dalam kebebasan dalam masyarakat demokratis yang diatur oleh aturan hukum," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino.

"Sudah waktunya untuk memulai transisi tertib ke pemerintahan baru. Kami mendukung seruan Majelis Nasional agar semua rakyat Venezuela bekerja sama secara damai untuk memulihkan pemerintahan konstitusional dan membangun masa depan yang lebih baik," katanya dalam pernyataan yang juga dikeluarkan dari Abu Dhabi selama perjalanan Pompeo.

"Pemerintah Amerika Serikat akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik Amerika Serikat untuk mendesak pemulihan demokrasi di Venezuela," tutupnya seperti dimuat Al Jazeera. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya