Berita

Pompeo/Net

Dunia

Menlu AS: Pemerintahan Nicolas Maduro Di Venezuela Tidak Sah

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 02:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebut pemerintah Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro merupakan pemerintahan yang tidak sah.

"Rezim Maduro tidak sah dan Amerika Serikat akan bekerja dengan rajin untuk memulihkan demokrasi yang sebenarnya di negara itu," kata Pompeo kepada wartawan pada hari Sabtu (12/1) di Abu Dhabi selama lawatannya ke negara-negara Timur Tengah.

Pompeo mengatakan Amerika Serikat akan bekerja dengan negara-negara yang berpikiran sama di Amerika Latin untuk memulihkan demokrasi di negara Amerika Latin itu.


"Kami sangat berharap kami bisa menjadi kekuatan bagi kebaikan untuk memungkinkan wilayah bersatu untuk mewujudkan itu," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan sebelumnya pada hari Sabtu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan pihaknya berdiri di belakang kepala kongres yang dikelola oposisi Venezuela, Juan Guaido, sehari setelah dia mengatakan dia siap untuk melangkah ke dalam kepresidenan sementara untuk menggantikan Maduro.

"Rakyat Venezuela layak hidup dalam kebebasan dalam masyarakat demokratis yang diatur oleh aturan hukum," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino.

"Sudah waktunya untuk memulai transisi tertib ke pemerintahan baru. Kami mendukung seruan Majelis Nasional agar semua rakyat Venezuela bekerja sama secara damai untuk memulihkan pemerintahan konstitusional dan membangun masa depan yang lebih baik," katanya dalam pernyataan yang juga dikeluarkan dari Abu Dhabi selama perjalanan Pompeo.

"Pemerintah Amerika Serikat akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik Amerika Serikat untuk mendesak pemulihan demokrasi di Venezuela," tutupnya seperti dimuat Al Jazeera. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya