Berita

Pompeo/Net

Dunia

Menlu AS: Pemerintahan Nicolas Maduro Di Venezuela Tidak Sah

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 02:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebut pemerintah Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro merupakan pemerintahan yang tidak sah.

"Rezim Maduro tidak sah dan Amerika Serikat akan bekerja dengan rajin untuk memulihkan demokrasi yang sebenarnya di negara itu," kata Pompeo kepada wartawan pada hari Sabtu (12/1) di Abu Dhabi selama lawatannya ke negara-negara Timur Tengah.

Pompeo mengatakan Amerika Serikat akan bekerja dengan negara-negara yang berpikiran sama di Amerika Latin untuk memulihkan demokrasi di negara Amerika Latin itu.


"Kami sangat berharap kami bisa menjadi kekuatan bagi kebaikan untuk memungkinkan wilayah bersatu untuk mewujudkan itu," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan sebelumnya pada hari Sabtu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan pihaknya berdiri di belakang kepala kongres yang dikelola oposisi Venezuela, Juan Guaido, sehari setelah dia mengatakan dia siap untuk melangkah ke dalam kepresidenan sementara untuk menggantikan Maduro.

"Rakyat Venezuela layak hidup dalam kebebasan dalam masyarakat demokratis yang diatur oleh aturan hukum," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino.

"Sudah waktunya untuk memulai transisi tertib ke pemerintahan baru. Kami mendukung seruan Majelis Nasional agar semua rakyat Venezuela bekerja sama secara damai untuk memulihkan pemerintahan konstitusional dan membangun masa depan yang lebih baik," katanya dalam pernyataan yang juga dikeluarkan dari Abu Dhabi selama perjalanan Pompeo.

"Pemerintah Amerika Serikat akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik Amerika Serikat untuk mendesak pemulihan demokrasi di Venezuela," tutupnya seperti dimuat Al Jazeera. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya