Berita

Pompeo/Net

Dunia

Menlu AS: Pemerintahan Nicolas Maduro Di Venezuela Tidak Sah

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 02:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebut pemerintah Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro merupakan pemerintahan yang tidak sah.

"Rezim Maduro tidak sah dan Amerika Serikat akan bekerja dengan rajin untuk memulihkan demokrasi yang sebenarnya di negara itu," kata Pompeo kepada wartawan pada hari Sabtu (12/1) di Abu Dhabi selama lawatannya ke negara-negara Timur Tengah.

Pompeo mengatakan Amerika Serikat akan bekerja dengan negara-negara yang berpikiran sama di Amerika Latin untuk memulihkan demokrasi di negara Amerika Latin itu.


"Kami sangat berharap kami bisa menjadi kekuatan bagi kebaikan untuk memungkinkan wilayah bersatu untuk mewujudkan itu," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan sebelumnya pada hari Sabtu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan pihaknya berdiri di belakang kepala kongres yang dikelola oposisi Venezuela, Juan Guaido, sehari setelah dia mengatakan dia siap untuk melangkah ke dalam kepresidenan sementara untuk menggantikan Maduro.

"Rakyat Venezuela layak hidup dalam kebebasan dalam masyarakat demokratis yang diatur oleh aturan hukum," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino.

"Sudah waktunya untuk memulai transisi tertib ke pemerintahan baru. Kami mendukung seruan Majelis Nasional agar semua rakyat Venezuela bekerja sama secara damai untuk memulihkan pemerintahan konstitusional dan membangun masa depan yang lebih baik," katanya dalam pernyataan yang juga dikeluarkan dari Abu Dhabi selama perjalanan Pompeo.

"Pemerintah Amerika Serikat akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik Amerika Serikat untuk mendesak pemulihan demokrasi di Venezuela," tutupnya seperti dimuat Al Jazeera. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya