Berita

Salah satu promosi film Bollywood/Al Jazeera

Dunia

Bollywood Di Tengah Pusaran Politik Jelang Pemilu 2019

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 01:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Para pembuat film Bollywood memanfaatkan momen menjelang pemilihan umum yang akan digelar di India tahun ini dengan membuat sejumlah film politik. Sejumlah kritikus bahkan menyebut, beberapa di antaranya berbau propaganda.

Industri film Hindi memang memiliki tradisi panjang dalam memproduksi film yang bernuansa politis. Namun tahun 2019 kali ini sejumlah pengamat menilai bahwa film bernuansa politis tersebut semakin bergejolak.

"Apa yang kita miliki tahun ini adalah beberapa film, beberapa di antaranya adalah film biografi, yang tampaknya tidak kritis dan tanpa malu-malu mendorong agenda partai tertentu, kebijakan, dan filosofi politiknya," kata pengamat film India, Nandini Ramnath seperti dimuat Al Jazeera.


Dua judul film yang sarat muatan politis yang dirilis awal tahun ini di India adalah "The Accidental Prime Minister" dan "Uri: The Surgical Strike".

Layar perak dan politik sering membuat sebuah koneksi di India. Banyak aktor telah menjadi politisi sementara Bollywood tidak menghindar dari menangani masalah politik dalam alur ceritanya.

Film "Jaane Bhi Do Yaaro" menjadi klasik kultus pada tahun 1983 karena penghilangan korupsi satiris sementara "Peepli Live" 2010 dipuji karena mengangkat masalah sulit yang dihadapi para petani yang bunuh diri.

Sejumlah judul lain bahkan pernah dilarang oleh pemerintahan pada eranya. Sebut saja "Kissa Kursi Ka" dan "Aandhi". Kedua judul film itu dilarang oleh perdana menteri saat itu Indira Gandhi pada 1970-an.

Film-film itu dipandang menyindir politiknya, dan diduga didasarkan pada hubungannya dengan suaminya yang terasing, yang meninggal beberapa tahun sebelumnya. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya