Berita

Salah satu promosi film Bollywood/Al Jazeera

Dunia

Bollywood Di Tengah Pusaran Politik Jelang Pemilu 2019

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 01:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Para pembuat film Bollywood memanfaatkan momen menjelang pemilihan umum yang akan digelar di India tahun ini dengan membuat sejumlah film politik. Sejumlah kritikus bahkan menyebut, beberapa di antaranya berbau propaganda.

Industri film Hindi memang memiliki tradisi panjang dalam memproduksi film yang bernuansa politis. Namun tahun 2019 kali ini sejumlah pengamat menilai bahwa film bernuansa politis tersebut semakin bergejolak.

"Apa yang kita miliki tahun ini adalah beberapa film, beberapa di antaranya adalah film biografi, yang tampaknya tidak kritis dan tanpa malu-malu mendorong agenda partai tertentu, kebijakan, dan filosofi politiknya," kata pengamat film India, Nandini Ramnath seperti dimuat Al Jazeera.


Dua judul film yang sarat muatan politis yang dirilis awal tahun ini di India adalah "The Accidental Prime Minister" dan "Uri: The Surgical Strike".

Layar perak dan politik sering membuat sebuah koneksi di India. Banyak aktor telah menjadi politisi sementara Bollywood tidak menghindar dari menangani masalah politik dalam alur ceritanya.

Film "Jaane Bhi Do Yaaro" menjadi klasik kultus pada tahun 1983 karena penghilangan korupsi satiris sementara "Peepli Live" 2010 dipuji karena mengangkat masalah sulit yang dihadapi para petani yang bunuh diri.

Sejumlah judul lain bahkan pernah dilarang oleh pemerintahan pada eranya. Sebut saja "Kissa Kursi Ka" dan "Aandhi". Kedua judul film itu dilarang oleh perdana menteri saat itu Indira Gandhi pada 1970-an.

Film-film itu dipandang menyindir politiknya, dan diduga didasarkan pada hubungannya dengan suaminya yang terasing, yang meninggal beberapa tahun sebelumnya. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya