Berita

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno/Net

Politik

DANA KAMPANYE

Tidak Ingin Tersandera Pemilik Modal, Alasan Prabowo Dan Sandi Rogoh Kocek Pribadi

SABTU, 12 JANUARI 2019 | 12:57 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi sengaja mengumpulkan dana kampanye dari kocek pribadi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno termasuk rakyat biasa.

Mereka tidak mau ikut-kutan seperti kubu Jokowi-Ma'ruf Amin yang menerima sumbangan miliaran rupiah dari pengusaha tapi dibuat atas nama pecinta olahraga golf.

Koordinator Jurubicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, hal itu dipilih agar tidak ada utang politik jika nanti terpilih.


"Makanya pak Prabowo dan bang Sandi ingin jadi Presiden yang mempimpin, bukan Presiden yang dikendalikan oleh para penyumbang dana atau pemilik modal," kata Dahnil kepada redaksi di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1).

Kendati demikian, sambung Dahnil, bukan berarti BPN Prabowo-Sandi menutup sumbangan yang berasal dari perusahaan atau pengusaha. Dengan catatan, sesuai dengan ketentuan UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU.

Dalam temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), dana kampanye Jokowi-Ma'ruf sebesar Rp 55,9 miliar yang dilaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih banyak disokong pihak ketiga. Dari jumlah itu, sebesar Rp 37,9 miliar atau 86 persen berasal dari perkumpulan Golfer TBIG dan Golfer TRG. Sementara 14 persen sisanya berasal dari badan usaha, parpol, dana pribadi Jokowi, dan perseorangan.

CW curiga dua perkumpulan golfer itu merupakan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan PT Teknologi Riset Global Investama (TRG) yang sahamnya dimiliki Wahyu Sakti Trenggono, bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf.

Sementara dana kampanye Prabowo-Sandi yang dilaporkan ke KPU sebesar Rp 54 miliar, dengan perincian 70 persen dari Sandi dan 30 persen dari Prabowo. [rus]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya