Di dalam testimoni yang dirilisnya sekitar seminggu seteah PT Inalum (Persero) membayar 51 persen saham PT Freeport Indonesia senilai 3,85 miliar dolar AS, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan betapa rumitnya negosiiasi divestasi itu dilakukan.
Pelunasan pembayaran saham mayoritas di perusahaan patungan dengan Freeport-McMoRan itu dilakukan pada 21 Desember 2018 lalu.
Inalum menggunakan dana dari hasil penjualan surat utang (bond) senilai 4 miliar dolar AS di pasar global yang mereka lakukan di pertengahan November 2018.
Dalam sebuah kesempatan, Dirut Inalum Budi G. Sadikin mengatakan, pihaknya menggunakan dana dari luar yang tidak masuk ke dalam sistem keuangan di dalam negeri untuk menghindarkan tekanan pada transaksi pembayaran terkait dengan dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Setelah memastikan semuanya lancar, para menteri terkait bersama CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Dirut PT Inalum Budi G. Sadikin mendatangi Istana Negara untuk memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo. Usai pertemuan, Jokowi menggelar jumpa pers untuk menyampaikan peristiwa yang menurutnya hisrotik ini.
Tetapi, walau telah secara resmi menjadi pemegang saham mayoritas yang idealnya adalah pengendali arah perusahaan, PT Inalum ternyata terpaksa harus menelan ludah selama dua tahun. Perusahaan plat merah RI itu baru akan mendapat deviden atau bagi hasil keuntungan pada 2022. Itu pun belum maksimal. Deviden baru akan diterima pada 2023.
Budi G. Sadikin berdalih, terjadi penurunan operasional Freeport Indonesia akibat shifting dari pertambangan terbuka ke pertambangan di perut bumi.
Di sisi lain, Freeport-McMoRan sesumbar pihaknya akan menangguk keuntungan di atas 80 persen, tak lama setelah pembayaran dipastikan masuk kocek mereka.
Kembali ke testimoni Sri Mulyani mengenai betapa rumitnya negosiasi dilakukan.
Di kementerian yang dipimpinnya saja, tulis Sri Mulyani, dilakukan 34 kali pembicaraan, baik di internal kementerian maupun dengan pihak di luar kementerian.
Sejumlah kementerian terkait juga melakukan hal yang kurang lebih sama.
Adapun Presiden Joko Widodo, masih tulis Sri Mulyani dalam testimoni yang disebarkan via akun Facebook pribadinya, “memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan hanya satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa dan negara.â€
Sampai di titik itu, semua tampak baik-baik saja.
Tetapi, keanehan segera tercium setelah susunan komisaris dan direksi Freeport Indonesia diumumkan. CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, ditunjuk sebagai presiden komisaris. Padahal saham yang dimilikinya tak sebanyak saham yang dimiliki Inalum.
Adapun Dirut Inalum Budi G. Sadikin hanya menjadi salah seorang komisaris.
Selain itu, kursi direktur utama Freeport Indonesia diduduki oleh orang lama di Freeport, Tony Wenas.
Dan keanehan semakin terasa setelah Dirut PT Inalum mengaku pihaknya tidak mendapatkan deviden selama dua tahun.
Bila keanehan-keanehan ini disandingkan dengan isi testimoni Sri Mulyani, maka muncullah, antara lain, pertanyaan, lantas untuk apa puluhan pertemuan dalam rangka divestasi saham Freeport Indonesia dilakukan?
Pertanyaan ini hinggap di pikiran ekonom senior DR. Rizal Ramli.
“Ada menteri yang mengaku rapat puluhan kali untuk selesaikan negosiasi dengan Freeport. Kok hasilnya payah kayak gini?†tanya Rizal Ramli melalui akun twitter miliknya.
Rizal Ramli curiga, berbagai rapat yang digelar itu dimaksudkan untuk satu hal: melayani kepentingan Freeport.
“Besar kemungkinan rapat-rapatnya untuk meloloskan maunya Freeport soal pajak, pelanggaran lingkungan dll. Bukan utk perkuat posisi tawar RI,†demikian Rizal Ramli.
[guh]
