Berita

Lim Guan Eng/CNA

Dunia

Pasca Investigasi WSJ, Malaysia Teliti Ulang Kontrak Dengan China Di Era Najib Razak

SELASA, 08 JANUARI 2019 | 15:09 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Malaysia akan meneliti perjanjian bilateral yang dibuat dengan China di bawah pemerintahan sebelumnya. Begitu kata Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng pada hari ini (Selasa, 8/1).

Langkah itu diambil setelah muncul laporan Wall Street Journal awal pekan ini yang mengatakan bahwa Beijing pernah menawarkan kepada pemerintahan mantan perdana menteri Najib Razak, sebuah kesepakatan untuk menjamin dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebagai imbalan atas sejumlah  kontrak.

"Kami tahu bahwa harga (proyek dengan China) meningkat, tetapi apakah ada kesepakatan seperti itu, saya harus memeriksa," kata Lim saat konferensi pers di kementerian keuangan di Putrajaya, seperti dimuat Channel News Asia.


Laporan WSJ menuduh bahwa pemerintah Najib telah bekerja dengan Beijing pada proyek-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan atau One Belt One Road, seperti East Coast Rail Link (ECRL) di Malaysia.

Pemerintah Najib dikatakan telah menggelembungkan nilai proyek untuk mengalihkan uang ke 1MDB, yang berjuang untuk membayar utangnya.

Najib mengawasi pengaturan 1MDB itu pada tahun 2009. Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperkirakan, dana senilai 4,5 miliar dolar AS telah disalahgunakan oleh Najib dan sejumlah pejabat di jajarannya antara tahun 2009 dan 2014.

Laporan WSJ mengutip risalah pertemuan antara anggota pemerintah Najib dengan para pemimpin China serta dari pembicaraan rahasia antara kedua belah pihak.

"Saya akan tertarik untuk memiliki salinan dari notulen itu oleh WSJ," kata Lim.

“Saya harus merujuk kembali ke setiap detail yang secara eksplisit dikatakan. Jika dikatakan hitam putih, maka itu adalah sesuatu yang akan kita kejar," tambahnya. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya