Berita

Lim Guan Eng/CNA

Dunia

Pasca Investigasi WSJ, Malaysia Teliti Ulang Kontrak Dengan China Di Era Najib Razak

SELASA, 08 JANUARI 2019 | 15:09 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Malaysia akan meneliti perjanjian bilateral yang dibuat dengan China di bawah pemerintahan sebelumnya. Begitu kata Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng pada hari ini (Selasa, 8/1).

Langkah itu diambil setelah muncul laporan Wall Street Journal awal pekan ini yang mengatakan bahwa Beijing pernah menawarkan kepada pemerintahan mantan perdana menteri Najib Razak, sebuah kesepakatan untuk menjamin dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebagai imbalan atas sejumlah  kontrak.

"Kami tahu bahwa harga (proyek dengan China) meningkat, tetapi apakah ada kesepakatan seperti itu, saya harus memeriksa," kata Lim saat konferensi pers di kementerian keuangan di Putrajaya, seperti dimuat Channel News Asia.


Laporan WSJ menuduh bahwa pemerintah Najib telah bekerja dengan Beijing pada proyek-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan atau One Belt One Road, seperti East Coast Rail Link (ECRL) di Malaysia.

Pemerintah Najib dikatakan telah menggelembungkan nilai proyek untuk mengalihkan uang ke 1MDB, yang berjuang untuk membayar utangnya.

Najib mengawasi pengaturan 1MDB itu pada tahun 2009. Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperkirakan, dana senilai 4,5 miliar dolar AS telah disalahgunakan oleh Najib dan sejumlah pejabat di jajarannya antara tahun 2009 dan 2014.

Laporan WSJ mengutip risalah pertemuan antara anggota pemerintah Najib dengan para pemimpin China serta dari pembicaraan rahasia antara kedua belah pihak.

"Saya akan tertarik untuk memiliki salinan dari notulen itu oleh WSJ," kata Lim.

“Saya harus merujuk kembali ke setiap detail yang secara eksplisit dikatakan. Jika dikatakan hitam putih, maka itu adalah sesuatu yang akan kita kejar," tambahnya. [mel]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Prabowo-Pramono Pasangan Kuat Luar Dalam

Sabtu, 04 April 2026 | 06:08

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Air Bersih Warga

Sabtu, 04 April 2026 | 05:40

Batas ‘Scroll’ Anak

Sabtu, 04 April 2026 | 05:14

Jangan Keliru Pahami Langkah Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri

Sabtu, 04 April 2026 | 05:12

Vicky Mundur dari Polisi, Kasus yang Ditangani juga Ikutan Mundur

Sabtu, 04 April 2026 | 04:38

Satu Orang Tewas Imbas Kecelakaan Beruntun di Tol Solo-Semarang

Sabtu, 04 April 2026 | 04:03

Negara Harus Tegas atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Sabtu, 04 April 2026 | 04:00

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung, Sopir Tewas

Sabtu, 04 April 2026 | 03:38

IAW Peringatkan Potensi Kebocoran Lebih Besar di Bea Cukai

Sabtu, 04 April 2026 | 03:26

Dedi Mulyadi Lunasi Tunggakan Gaji Pegawai Bandung Zoo

Sabtu, 04 April 2026 | 03:03

Selengkapnya