Berita

Lim Guan Eng/CNA

Dunia

Pasca Investigasi WSJ, Malaysia Teliti Ulang Kontrak Dengan China Di Era Najib Razak

SELASA, 08 JANUARI 2019 | 15:09 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Malaysia akan meneliti perjanjian bilateral yang dibuat dengan China di bawah pemerintahan sebelumnya. Begitu kata Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng pada hari ini (Selasa, 8/1).

Langkah itu diambil setelah muncul laporan Wall Street Journal awal pekan ini yang mengatakan bahwa Beijing pernah menawarkan kepada pemerintahan mantan perdana menteri Najib Razak, sebuah kesepakatan untuk menjamin dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebagai imbalan atas sejumlah  kontrak.

"Kami tahu bahwa harga (proyek dengan China) meningkat, tetapi apakah ada kesepakatan seperti itu, saya harus memeriksa," kata Lim saat konferensi pers di kementerian keuangan di Putrajaya, seperti dimuat Channel News Asia.


Laporan WSJ menuduh bahwa pemerintah Najib telah bekerja dengan Beijing pada proyek-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan atau One Belt One Road, seperti East Coast Rail Link (ECRL) di Malaysia.

Pemerintah Najib dikatakan telah menggelembungkan nilai proyek untuk mengalihkan uang ke 1MDB, yang berjuang untuk membayar utangnya.

Najib mengawasi pengaturan 1MDB itu pada tahun 2009. Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperkirakan, dana senilai 4,5 miliar dolar AS telah disalahgunakan oleh Najib dan sejumlah pejabat di jajarannya antara tahun 2009 dan 2014.

Laporan WSJ mengutip risalah pertemuan antara anggota pemerintah Najib dengan para pemimpin China serta dari pembicaraan rahasia antara kedua belah pihak.

"Saya akan tertarik untuk memiliki salinan dari notulen itu oleh WSJ," kata Lim.

“Saya harus merujuk kembali ke setiap detail yang secara eksplisit dikatakan. Jika dikatakan hitam putih, maka itu adalah sesuatu yang akan kita kejar," tambahnya. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya