Berita

Bolton dan Netanyahu/Net

Dunia

Netanyahu Minta AS Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel

SENIN, 07 JANUARI 2019 | 20:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta agar Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai wilayah Israel.

"Dataran Tinggi Golan sangat penting bagi keamanan kami," kata Netanyahu kepada Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton, dalam pernyataan bersama setelah pertemuan mereka di Yerusalem al-Quds pada hari Minggu (7/1).

Netanyahu mengatakan dia berencana untuk membawa Bolton pada tur di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.


"Ketika Anda berada di sana, Anda akan dapat memahami dengan sempurna mengapa kita tidak akan pernah meninggalkan Dataran Tinggi Golan dan mengapa penting bahwa semua negara mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata Netanyahu.

"Saya sudah membahas ini dengan presiden, dan saya harap saya memiliki kesempatan untuk menunjukkannya kepada Anda secara langsung besok pada kunjungan kami," sambungnya seperti dimuat Press TV.

Pada tahun 1967, rezim Israel mengobarkan perang skala penuh terhadap wilayah-wilayah Arab, termasuk wilayah Suriah, dan menduduki wilayah yang luas di Dataran Tinggi Golan Suriah.

Pada tahun 1973, Perang Yom Kippur pecah antara rezim Israel dan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah.

Setahun kemudian, gencatan senjata yang diperantarai PBB diberlakukan, yang menurutnya rezim Israel dan pemerintah Suriah sepakat untuk memisahkan pasukan mereka, dan menciptakan zona penyangga yang dipatroli oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Pada akhir 1981, Israel mengeluarkan Hukum Ketinggian Golan yang memperpanjang "hukum, yurisdiksi, dan administrasi" rezim ke Ketinggian Golan, secara efektif mencaplok wilayah itu ke Israel.

Beberapa hari setelah pengesahan undang-undang di Knesset Israel, Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB menetapkan undang-undang tersebut sebagai "batal demi hukum dan tanpa efek hukum internasional". [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya