Berita

Bolton dan Netanyahu/Net

Dunia

Netanyahu Minta AS Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel

SENIN, 07 JANUARI 2019 | 20:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta agar Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai wilayah Israel.

"Dataran Tinggi Golan sangat penting bagi keamanan kami," kata Netanyahu kepada Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton, dalam pernyataan bersama setelah pertemuan mereka di Yerusalem al-Quds pada hari Minggu (7/1).

Netanyahu mengatakan dia berencana untuk membawa Bolton pada tur di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.


"Ketika Anda berada di sana, Anda akan dapat memahami dengan sempurna mengapa kita tidak akan pernah meninggalkan Dataran Tinggi Golan dan mengapa penting bahwa semua negara mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata Netanyahu.

"Saya sudah membahas ini dengan presiden, dan saya harap saya memiliki kesempatan untuk menunjukkannya kepada Anda secara langsung besok pada kunjungan kami," sambungnya seperti dimuat Press TV.

Pada tahun 1967, rezim Israel mengobarkan perang skala penuh terhadap wilayah-wilayah Arab, termasuk wilayah Suriah, dan menduduki wilayah yang luas di Dataran Tinggi Golan Suriah.

Pada tahun 1973, Perang Yom Kippur pecah antara rezim Israel dan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah.

Setahun kemudian, gencatan senjata yang diperantarai PBB diberlakukan, yang menurutnya rezim Israel dan pemerintah Suriah sepakat untuk memisahkan pasukan mereka, dan menciptakan zona penyangga yang dipatroli oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Pada akhir 1981, Israel mengeluarkan Hukum Ketinggian Golan yang memperpanjang "hukum, yurisdiksi, dan administrasi" rezim ke Ketinggian Golan, secara efektif mencaplok wilayah itu ke Israel.

Beberapa hari setelah pengesahan undang-undang di Knesset Israel, Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB menetapkan undang-undang tersebut sebagai "batal demi hukum dan tanpa efek hukum internasional". [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya