Berita

Bolton dan Netanyahu/Net

Dunia

Netanyahu Minta AS Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel

SENIN, 07 JANUARI 2019 | 20:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta agar Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai wilayah Israel.

"Dataran Tinggi Golan sangat penting bagi keamanan kami," kata Netanyahu kepada Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton, dalam pernyataan bersama setelah pertemuan mereka di Yerusalem al-Quds pada hari Minggu (7/1).

Netanyahu mengatakan dia berencana untuk membawa Bolton pada tur di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.


"Ketika Anda berada di sana, Anda akan dapat memahami dengan sempurna mengapa kita tidak akan pernah meninggalkan Dataran Tinggi Golan dan mengapa penting bahwa semua negara mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata Netanyahu.

"Saya sudah membahas ini dengan presiden, dan saya harap saya memiliki kesempatan untuk menunjukkannya kepada Anda secara langsung besok pada kunjungan kami," sambungnya seperti dimuat Press TV.

Pada tahun 1967, rezim Israel mengobarkan perang skala penuh terhadap wilayah-wilayah Arab, termasuk wilayah Suriah, dan menduduki wilayah yang luas di Dataran Tinggi Golan Suriah.

Pada tahun 1973, Perang Yom Kippur pecah antara rezim Israel dan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah.

Setahun kemudian, gencatan senjata yang diperantarai PBB diberlakukan, yang menurutnya rezim Israel dan pemerintah Suriah sepakat untuk memisahkan pasukan mereka, dan menciptakan zona penyangga yang dipatroli oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Pada akhir 1981, Israel mengeluarkan Hukum Ketinggian Golan yang memperpanjang "hukum, yurisdiksi, dan administrasi" rezim ke Ketinggian Golan, secara efektif mencaplok wilayah itu ke Israel.

Beberapa hari setelah pengesahan undang-undang di Knesset Israel, Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB menetapkan undang-undang tersebut sebagai "batal demi hukum dan tanpa efek hukum internasional". [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya