Hentikan Eksploitasi Kawasan Danau Toba

Jalan utama yang menghubungkan ujung utara Su­matera tertimbun longsor. Akibatnya, sebulan lebih masyarakat di Jalan Utama Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) itu tak bisa beraktivitas.
Pemerintah pusat dan pe­merintah daerah diharapkan segera mengatasi bencana ini. Jhohannes Marbun, warga Sumatera Utara, yang berkun­jung dan melakukan sejumlah kegiatan lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT) akhir tahun mengaku resah. Hal ini dia ung­kap kepada Rakyat Merdeka.

Joe --sapaan akrabnya—meng­gambarkan, hingga awal Januari ini, tumpukan longsor tak juga tuntas dibereskan. "Ada beberapa titik di Kawasan Danau Toba yang terkena bencana longsor dan ben­cana alam lainnya. Termasuk ban­jir. Di daerah Desa Sibaganding, dekat Parapat, selama satu bulan ini jalan utama yang tertimbun longsor," tuturnya.

Joe yang merupakan aktivis lingkungan dan kebudayaan itu menilai, tak ada upaya se­rius untuk mencegah dan me­nangani bencana-bencana di sana. "Bencana alam tersebut seharusnya bisa diminimalisir, bila kita peka terhadap alam dan lingkungan di sekitar. Termasuk kawasan Danau Toba yang rentan bencana," ujarnya.

Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) ini menilai, tak seharusnya masyarakat di KDT menanggung akibat bencana. Bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah sungguh-sungguh menjalankan fungsinya. Sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Bencana yang ada, nilainya lagi, tidak terlepas dari dugaan kealpaan dan pengabaian. Hingga tidak seriusnya pemer­intah melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya dan menang­gulangi bencana yang ada.

Indikatornya, terang Joe, sederhana saja. Danau Toba menjadi potensi utama ka­wasan bahkan turut diabaikan. "Tak heran, terjadi tindakan eksploitatif terhadap Kawasan Danau Toba malah dibiarkan. Bahkan pemerintah turut men­dukung," bebernya.

Sejak beberapa tahun silam, pe­merintah sudah mengakui bahwa Danau Toba tercemar. Pemerintah juga telah mengetahui maraknya penebangan kayu secara illegal. Bahkan, Bank Dunia pun yang dianggap sumber terpercaya oleh Pemerintah sudah memberi kaji­annya. Hingga pemerintah men­gumumkan bahwa Danau Toba telah rusak parah.

Namun menurut Joe, sampai saat ini tidak ada tindakan radikal Pemerintah dalam melakukan perbaikan. "Pemerintah sebagai eksekutif tidak seharusnya sibuk berwacana membuat pernyataan. Tapi harusnya bertindak nyata," ingatnya.

Jadi, Joe mengingatkan, jan­gan sampai masyarakat marah dan menggeruduk aparatur pe­merintah. Karena mereka mera­sa tak ada tindakan serius dalam mengatasi persoalan yang ada.

Bagi Joe, sudah sewajarnya masyarakatlah yang menyam­paikan pernyataan maupun sikap. Bila tindakan pemerintah ditengarai bertentangan dengan peraturan hukum, maupun ke­bijakan yang ada Bahkan dirasa mencederai kepentingan publik.

"Demikian pula, legislatif sebagai representasi masyarakat, harus menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya," tuturnya.

Di lapangan, lanjut Joe, bisa dilihat bersama, penebangan hutan sudah parah terjadi. Hal itu jelas telah memutus mata rantai ekosistem kawasan Danau Toba. Tak heran pula mengakibatkan terjadinya bencana longsor dan banjir bandang. Seperti yang terjadi di Sibaganding dan beberapa daerah lain di kawasan Danau Toba dalam satu bulan terakhir.

Dia menyayangkan, hingga kini, penyebab utama terjadinya longsor dan banjir di sejum­lah titik kawasan Danau Toba seolah belum menjadi perhatian utama. Program penanggulan­gan bencana mulai pencegahan, harusnya menginventarisasi potensi dan kerentanan terhadap bencana.

"Juga sosialisasi di sekolah dan komunitas masyarakat, menyiapkan rambu keselama­tan. Hingga pelatihan serta pemberdayaan masyarakat sadar bencana," ingat Joe.

Tak hanya itu, masih menurut Joe, soal penindakan. Yakni lang­kah pengawasan dan penegakan hukum, dia nilai juga belum men­jadi arus utama bagi stakeholders di Kawasan Danau Toba.

"Kejadian tenggelamnya anak-anak usia sekolah warga Kawasan Danau Toba di beber­apa titik perairan Danau Toba, menjadi contoh minimnya upaya penanggulangan bencana," dia mengingatkan.

Masalah lainya, termasuk pula tidak adanya kebijakan penang­gulangan bencana di kabupaten-kabupaten Kawasan Danau Toba dan penerapannya. Sebagaimana turunan dari Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. ***