Berita

Pemilu Bangladesh/Reuters

Dunia

Pemilu Bangladesh Dituding Penuh Kecurangan, PBB Dorong Penyelidikan Independen

SABTU, 05 JANUARI 2019 | 13:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

PBB menyerukan penyelidikan independen dan tidak memihak atas pemilu yang digelar pekan kemarin (Minggu, 30/12) di Bangladesh. Dalam pemilu tersebut, petahana Perdana Menteri Sheikh Hasina memenangkan masa jabatan ketiga berturut-turut.

Diketahui bahwa aliansi yang berkuasa Hasina memenangkan lebih dari 90 persen kursi yang diperebutkan dalam pemilu tersebut.

Namun, pemilu itu diwarnai tuduhan kekerasan dan penyimpangan pemungutan suara, dengan sejumlah kasus menemukan kertas suara yang telah diisi, intimidasi pemilih dan kekerasan yang menewaskan sedikitnya 19 orang.


Oposisi menolak hasil pemilihan tetapi Hasina dan Liga Awami membantah keras telah melakukan kecuranngan. Hasina justru menekankan bahwa pemilu berlangsung dengan damai dan ada partisipasi antusias dari para pendukungnya.

Situasi tersebut menjadi sorotan tersendiri bagi PBB.

"Kami mendesak pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang cepat, independen, tidak memihak dan efektif terhadap semua dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan pemilu, dengan pandangan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, terlepas dari afiliasi politik mereka," kata PBB dalam sebuah pernyataan yang dirilis Jumat (4/1).

PBB khawatir, ada indikasi yang mengkhawatirkan bahwa pembalasan terus terjadi, terutama terhadap oposisi politik, termasuk serangan fisik dan penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, pelecehan, penghilangan dan pengajuan kasus-kasus pidana.

"Laporan menunjukkan bahwa serangan kekerasan dan intimidasi, termasuk terhadap minoritas, telah dilakukan secara tidak proporsional oleh aktivis partai yang berkuasa, kadang-kadang dengan keterlibatan atau keterlibatan petugas penegak hukum," tambah keterangan PBB seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya