Berita

Jamal Khashoggi/Net

Dunia

Kantor HAM PBB Tidak Dapat Prediksi Sidang Pembunuhan Khashoggi

JUMAT, 04 JANUARI 2019 | 23:33 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa mereka tidak dapat menilai keadilan dari persidangan yang sedang berlangsung di Arab Saudi mengenai pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi, karena dinilai tidak cukup.

Jurubicara Ravina Shamdasani pada hari Jumat (4/1) menegaskan kembali seruan kantor PBB untuk penyelidikan independen dengan keterlibatan internasional.

Komentar dari pejabat PBB itu dikeluarkan sehari setelah pengadilan besar digelar terhadap 11 tersangka yang dituduh melakukan pembunuhan kolumnis Washington Post dibuka di ibukota Saudi, Riyadh.


Seorang jaksa Saudi meminta hukuman mati bagi lima dari 11 tersangka yang terkait dengan pembunuhan yang terjadi 2 Oktober lalu di konsulat Saudi di Istanbul.

Namun PBB mengatakan menentang penerapan hukuman mati dari lima tersangka itu.

Kelompok-kelompok hak asasi menyerukan penyelidikan independen atas pembunuhan Khashoggi.

"Mengingat kemungkinan keterlibatan pihak berwenang Saudi dalam pembunuhan Khashoggi dan kurangnya independensi sistem peradilan pidana Arab Saudi, ketidakberpihakan penyelidikan dan persidangan akan dipertanyakan," kata Samah Hadid, seorang direktur Timur Tengah di Amnesty International.

"Inilah sebabnya mengapa investigasi yang dipimpin PBB dan independen diperlukan untuk pembunuhan itu," tambahnya, seperti dimuat Al Jazeera. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya