. Efektivitas penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras perlu ditinjau ulang. Adanya HPP justru menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani, sementara keputusan untuk tidak mengimpor beras di awal 2019 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan beras di gudang-gudang Bulog.
"Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HPP yang tercantum dalam Inpres nomor 5 tahun 2015. Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling apabila harganya berada di kisaran Rp 3.700 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras. Fleksibilitas harga hanya diperbolehkan maksimal 10%," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman kepada redaksi, Jumat (4/1).
Assyifa mengatakan Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP. Dia menjelaskan faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog, selain penerapan HPP, musim kemarau yang lalu tentunya juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani.
"Karena jumlahnya lebih sedikit, maka ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran," urainya.
Pada 2018, pemerintah menargetkan target serapan sebesar 2,7 juta ton. Target penyerapan ini dibagi menjadi dua term yaitu Januari-Juli 2018 sebesar 2,31 juta ton dan sisanya di bulan Agustus hingga September. Namun hingga akhir 2018, realisasi penyerapan hanya sekitar 1,5 juta ton. Sementara itu di 2019, target serapan diturunkan menjadi 1,8 juta ton.
Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli.
"Pemerintah justru sebaiknya perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog," tukasnya.
[dem]
