Berita

Ilustrasi

Politik

Nasionalisme Semu: Ada Bau Amis

KAMIS, 03 JANUARI 2019 | 21:05 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BANYAK berita artikel di  media dan jurnal internasional menggambarkan giatnya Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan nasionalisasi terutama nasionalisasi sumber daya alam. Beberapa ditaranya mengulas fakta adanya gejala nasionalisme semu.

Menurut KBBI se.mu artinya tampak seperti asli (sebenarnya), padahal sama sekali bukan yang asli (sebenarnya): definisi lebih lengkap tidak saya masukkan karena dapat memberikan citra yang buruk sekali bagi Indonesia.

Banyak sekali contoh kasus nasionalisme semu yang digambarkan. Contoh tersebut Terjadi dalam seluruh sektor penguasaan sumber daya alam, seperti minyak dan gas, batubara, dan tambang mineral. Dengan alasan nasionalisme, konstitusi, pasal 33 UUD 1945, Pemerintah menendang perusahaan perusahaan asing keluar dari Indonesia,  asing dipaksa melepaskan kepemilikan mayoritas mereka.


Tapi hasilnya perusahaan perusahaan tersebut justru jatuh ke tangan para taipan swasta. Banyak tambang telah berhasil dimiliki oleh taipan Indonesia, Banyak juga perusahaan di sektor migas lainnya yang berpindah tangan ke pihak nasional. Perusahaan Taipan telah berhasil menendang perusahaan perusahaan asing keluar dari tambang Indonesia dan mengambil alih tambang tambang tersebut.

Para taipan Indonesia ini telah bangkit menguasai tambang dan sumber daya alam baik yang masuk dalam skema pengakhiran kontrak, divestasi saham, maupun kewajiban dikuasai pihak nasional yang diatur dengan regulasi.  Para penguasa sumber daya alam yang baru secara efektif memanfaatkan kedekatan dengan penguasa untuk mendapatkan riba dari nasionalisasi. Para taipan Indonesia juga berhasil menyedot uang perbankan nasional, disaat utang mereka harganya jatuh di pasar internasional.

Tak hanya para taipan, BUMN juga bangkit menguasai tambang dengan dana utang dan suntikan APBN. Pertamina telah mendapatkan 100 persen Blok Mahakam meskipun kemudian dijual kembali melalui skema sharedown kepada swasta. Juga mendapatkan Blok Rokan namun akan dibiayai dengan global Bond. Baru baru ini PT Inalum Holding Companies membeli hak garap Rio Tinto di Freeport dengan dana utang. Inalum konon akan mendapatkan apa yang didapatkan Rio Tinto dari Freeport selama ini. Persis sama. Menjadi Rio Tinto yang baru di Freeport dengan harga 3,8 miliar dolar.

Dalam waktu dekat juga akan banyak perusahaan batubara dan perusahaan migas asing yang habis masa kontrak. Pemerintah dapat memperpanjang  atau tidak memperpanjang mereka dengan alasan nasionalisme. Pengusaha Batubara adalah penguasa politik yang sebenarnya di Indonesia saat ini. Bayangkan saja dari batubara produksi nasional bisa mencapai 500 juta ton atau bernilai 50 miliar dolar atau setara dengan 700 triliun revenue.

Tapi apa hasil buat rakyat Indonesia? Penerimaan negara PNBP dari seluruh  tambang hanya Rp. 45 triliun. Catat dari seluruh tambang. Nilai itu hanya secuil alias 6 % dari revenue batubara. Rakyat benar benar apes karena tak pernah merasakan nikmatnya kekayaan emas, mineral, batubara, minyak dan gas.

Nasionalisme Indonesia ini disebut asing sebagai nasionalisme semu. Memang korporasi Asing selalu memandang nasionalisme suatu negara sebagai musuh, tapi mereka kadang sekaligus memuji semangat nasionalis yang sejati. Sekarangpun negara seperti Inggris, Amerika Serikat dan negara negara Eropa telah kembali pada semangat itu. Namun nasionalisme yang dilihat di indonesia beraroma kurang sedap. Ada bau amis. [***]

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya