Wakil Kepala Satgas Nusantara Polri, Brogjen Pol. Fadil Imran/Net
. Indonesia yang dihuni sekitar 265 juta jiwa dan kaya akan sumber daya alam adalah anugerah sekaligus memiliki potensi kerawanan konflik atau perpecahan.
Demikian disampaikan Wakil Kepala Satgas Nusantara Polri, Brogjen Pol. Fadil Imran menyapaikan kuliah umum di Aula Ahmad Dahlan Kampus II Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Jakarta Timur, Kamis (3/1). Fadil memggantikan Kasatgas Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono yang berhalangan hadir.
Kuliah umum dengan tema "Memperteguh Semangat Kebangsaan Mahasiswa dalam Menjaga Kedamaian dan Kesejukan Kontestasi Pilpres 2019" ini diselanggarakan BEM UHAMKA bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK).
Menurut Fadil, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kerawanan konflik. Pengaruh pertama karena faktor internal, dimana belum terciptanya pemerataan pembangunan.
"Ketimpangan kesejahteraan karena adanya gap antara yang kaya dengan yang miskin," ujar Fadil, sembari menambahkan potensi kerawanan dapat dipengaruhi karena demokrasi dimanipulasi, low class dimanfaatkan untuk kepentingan elit.
Kemudian faktor eksternal. Maka dari itu, Fadil menegaskan yang diharapkan saat ini adalah perbaikan dalam penguasaan ekonomi atau stabilitas lebih baik.
Selain itu, dia juga memaparkan soal kerawanan Kamtibmas, seperti konflik sosial, kejahatan narkotika, terorisme dan radikalisme, kejahatan dimensi baru seperti cyber crime dan kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti curas dan curanmor, judi dan miras.
Fadil meminta agar pemuda dan mahasiswa bersatu padu, menjadi garda terdepan dalam memberikan rasa aman, nyaman dan kesejukan di tengah-tengah masyarakat.
Di tempat yang sama, Sekjen PGK Ryan Hidayat menyampaikan hal serupa. Menurut Ryan, pemuda dan mahasiswa harus memiliki standing posisi atau sikap tegas di tengah dinamika politik yang terkadang memancing emosi.
"Kita sering diperintahkan oleh pemerintah soal stabilitas. Kita punya pengetahuan sendiri. Stabilitas itu keseimbangan. Ketika demokrasi tak seimbang, mahasiswa harus menjadi kelompok penyeimbang," katanya.
"Apakah kita tak boleh berpihak pada kepentingan politik tertentu? Boleh saja," tambah Ryan, sambil menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa yang disebut dengan istilah generasi milenial jangan mau disebut sebagai kelompok yang mengalami kelabilan.
[rus]
