Berita

Politik

Bawaslu Banten Jangan Masuk Angin Usut Fitnah Hasto Ke Prabowo

RABU, 02 JANUARI 2019 | 22:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Bawaslu RI melimpahkan pemeriksaan kasus dugaan penghinaan dan fitnah dengan terlapor Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto ke Bawaslu Banten. Pelapor berharap Bawaslu Banten tidak masuk angin.

"Bawaslu Banten dalam menjalankan fungsinya agar tidak tebang pilih dan bersikap profesional," kata Kordinator Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) Djamaluddin Koedoeboen dalam keterangannya, Rabu (2/1).

Kasus dugaan penghinaan dan fitnah yang dilakukan Hasto dilaporkan Nita Puspita Sari bersama TAIB. Laporan merujuk pemberitaan yang mengutip pernyataan Hasto pada acara Safari Kebangsaan di Serang, Banten. Di forum itu Hasto mengatakan, "Masyarakat ini mau milih yang mana? Mau penyebar fitnah atau difitnah?"


Djamal mengatakan pihaknya bersama Nita dan para saksi bergerak ke Bawaslu Banten untuk memberikan keterangan. Djamal meminta Bawaslu Banten meminta penjelasan dari media-media yang telah memuat pernyataan Hasto tersebut untuk membuktikan apakah pernyataan tersebut benar disampaikan Hasto atau bukan.

"Tidak mungkin media-media ternama tersebut memuat suatu berita jika tidak ada sumbernya, sebagaimana tidak mungkin ada asap jika tidak ada apinya," kata Djamaluddin.

Djamaluddin menyayangkan Hasto menyebar fitnah dan menghina Prabowo sementara TKN selalu mendengungkan agar jangan menyebar fitnah dan agar bicara selalu berdasarkan fakta dan data.

"Pelapor bersama Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) akan terus berjuang mengawasi dan mewujudkan pelaksanaan kampanye pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA, dan politik uang, sebagaimana Deklarasi Damai Pemilu 2019 di Jakarta, 23 September 2018 yang lalu," demikian Djamaluddin.[dem]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya