Somalia memaksa utusan utama PBB, Nicholas Haysom angkat kaki dari negara tersebut. Pengusiran itu dilakukan lantaran pemerintah Somalia menuduhnya telah mempermalukan PBB dengan bertindak seperti penguasa negara itu.
Haysom sendiri merupakan sosok yang memperingatkan soal kekhawatiran akan meningkatnya pembunuhan para demonstran yang bersekutu dengan mantan gerilyawan al Shabab, Mukhtar Robow.
Merujuk data PBB, pasukan keamanan diduga terlibat dalam kematian sekitar 15 pengunjuk rasa dan penahanan sekitar 300 orang yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut.
Untuk diketahui, Somalia merupakan negara yang sangat bergantung pada bantuan asing.
PBB sendiri hadir di Somalia untuk memberikan pelatihan, seragam, dan tunjangan untuk pasukan keamanannya, yang memerangi kelompok militan Islam al-Shabab.
Sementara itu, Robow yang merupakan mantan wakil pemimpin al-Shabab, membelot dari kelompok itu pada 2017. Dia mengumumkan Oktober lalu bahwa dia bermaksud mencalonkan diri sebagai presiden negara bagian Barat Daya Somalia.
Namun, pemerintah melarangnya untuk ikut pemilihan dan pasukan keamanan menangkapnya pada awal Desember lalu. Pemerintah mengatakan dia tidak melepaskan ideologi ekstremisnya, meski telah membelot.
Namun Haysom menulis surat kepada pemerintah Somalia pada 30 Desember lalu untuk mempertanyakan dasar hukum penangkapan Robow dan tindakan keras selanjutnya terhadap para pendukungnya yang berdemonstrasi di Baidoa, ibukota negara bagian Barat Daya.
Tidak jelas apakah pemerintah menjawab keprihatinan Haysom, tetapi Menteri Luar Negeri Ahmed Isse Awad mengatakan utusan PBB tidak lagi diterima di negara itu.
"Haysom telah melanggar aturan diplomatik, dan bertindak seolah-olah dia adalah kepala atau penguasa Somalia. Dia memalukan terhadap tindakan PBB dan telah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan Somalia," katanya kepada
BBC.
Haysom merupakan warga negara Afrika Selatan dan penasihat hukum untuk Presiden kulit hitam pertama negara itu Nelson Mandela. Dia kemudian bertugas sebagai utusan PBB untuk Afghanistan, Sudan dan Sudan Selatan.
Dia diangkat sebagai wakil khusus kepala PBB Antonio Guterres untuk Somalia pada September 2018, dan ditugaskan tugas membantu mencapai perdamaian di negara itu.
[mel]
