Pembatalan acara pelantikan Kepala Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dinilai telah mempermainkan sang calon pengganti Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei.
Pihak Istana telah mengonfirmasi bahwa kepala BNPB yang baru itu akan dijabat oleh Letjen Doni Monardo.
Kadiv Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyayangkan pembatalan tersebut. Terlebih undangan telah menyebar dan nama Doni Monardo disebut.
"Kita sangat menyayangkan, apa yang terjadi terhadap Letjen Doni Monardo, dimana undangan pelantikannya telah disebar namun tiba-tiba dibatalkan tanpa penjelasan pembatalan," katanya kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, di Jakarta, Rabu (2/1).
Menurut Ferdinand, peristiwa semacam ini sangat tidak lazim terjadi sebuah negara. Hal ini menunjukkan tata kelola administrasi negara terkesan dibuat main-main.
"Ini sangat tidak lazim terjadi didalam sebuah birokrasi pemerintahan. Ini birokrasi negara, kesannya dibuat main-main oleh pihak-pihak yang mengurus administrasi ketatanegaraan kita. Ini tidak boleh terjadi," tegasnya.
Lebih lanjut, Ferdinand mengaku berempati dengan peristiwa yang dialami oleh Letjen Doni Monardo yang telah dipermainkan oleh presiden Jokowi.
"Kami berempati dan bersimpati kepada Letjen Doni Monardo beliau adalah jenderal yang cerdas, berprestasi, sayang sekali dipermainkan seperti ini oleh Presiden Jokowi," sesalnya.
Terlebih, lanjut Ferdinand, insiden yang menimpa Letjen Doni Monardo bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, janji palsu Jokowi juga pernah dialami oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
"Meskipun tampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi Jokowi ya terlalu sering menjanjikan sesuatu ke orang lalu tiba-tiba dibatalkan. Paling teranyar adalah Prof Mahfud MD sebagai cawapres dan batalkan pada menit-menit terakhir," tandasnya.
[ian]
