Berita

Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono/RMOL

Nusantara

PDIP: Penyerapan APBD DKI 2018 Rendah Karena Kebijakan Gubernur Sendiri

RABU, 02 JANUARI 2019 | 13:59 WIB | LAPORAN:

. PDI Perjuangan DKI Jakarta mempersoalkan rendahnya serapan APBN 2018. Dituding hal itu disebabkan karena kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang banyak melakukan rotasi jabatan.

Serapan APBD DKI 2018 hanya mencapai 82,03 persen, sedangkan serapan APBD DKI 2017 82,60 persen.

"Penyerapan rendah akibat kebijakan Gubernur sendiri. Kebijakan yang tempo hari lakukan rotasi pejabat eselon II. Juga Gubernur menetapkan pejabat pada posisi Plt. Walau Anies menyampaikan Plt sama kewenangan dengan pejabat, tapi di lapangan Plt tidak mau atau mampu eksekusi di lapangan," ujar Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono saat dihubungi, Selasa (2/1).


Selain banyaknya rotasi dan pejabat Plt, Gembong juga menyampaikan perencanaan pada saat penganggaran dari SKPD juga dinilai lemah. Ini berdampak pada eksekusi program berjalan tidak maksimal.

"Tahun 2018 anggaran baru berjalan pas semester kedua, itu harusnya semester pertama berjalan. Kapan mereka harus melakukan proyek, kapan lelang, harus diikuti secara rinci," jelasnya.

Belajar dari hasil serapan anggaran 2018, Gembong mengatakan perlu dioptimalkan kembali evaluasi bagi para SKPD setiap tiga bulan sekali.

"Harapan kita pertama di awal 2019 ini seluruh pejabat bisa ditetapkan. Lalu lakukan evaluasi per 3 bulan secara rinci, sehingga ketika ada time schedule yang berubah, para SKPD bisa kembali pada real time schedule itu," tutup Gembong.

Selasa kemarin, Anies mengaku bersyukur atas serapan APBD 2018 sebesar 82 persen.

"Jadi alhamdulillah, serapan kita setara dengan tahun lalu seperti target, 82 persen. Jadi, berdasarkan data APBD 2018 itu sebesar Rp 83,26 triliun, kemudian realisasi penerimaannya per tadi malam itu sebesar Rp 61,29 triliun atau 93,14 persen," kata Anies. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya