Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai program kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selalu berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
"Apa yang telah dilakukan pemerintah menjadi bukti bahwa keadilan dan keberpihakan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah dan itu harus tetap dilanjutkan untuk memperteguh komitmen kebangsaan baik di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya," jelas Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta dalam keterangannya, Rabu (2/1).
Menurutnya, program-program kerja yang digelontorkan selama ini memiliki dua orientasi baik terhadap akses maupun aset di seluruh aspek kehidupan measyarakat. Pertama, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP dinilai telah memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.
Kemudian program Jaminan Kesehatan Nasional dengan jumlah kepesertaan mencapai 182 juta jiwa per 2017. JKN memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
"Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus didorong oleh pemerintah. Di sisi lain pelayanan kesehatan juga semakin mudah diakses. Keduanya menjadi penting untuk membangun negara," ujar Arif.
Pemerintah juga memfokuskan terciptanya keadilan sosial di wilayah Indonesia Timur, baik di pedalaman atau perbatasan. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pemerataan pembangunan.
Dalam kepemimpinan Jokowi, tambah Arif, pemerintah terus membangun jalan nasional seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pos lintas batas negara di batas- batas terluar wilayah Indonesia.
Selain itu, data Kementerian Keuangan, pemerintah telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 107.958 kilometer dan irigasi sebanyak 25.905 hektare melalui program Dana Desa.
"Tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mendorong peradaban di luar Pulau Jawa, pemerintah juga terus melakukan pemerataan di wilayah timur Indonesia yakni melalui kebijakan satu harga BBM. Baru kali ini terjadi, sebelumnya di sana selalu lebih mahal dibandingkan dengan wilayah barat," papar Arif.
[wah]
