Berita

Foto/RMOL

Politik

PBB Harus Segera Tentukan Arah Dukungan Pilpres

SENIN, 31 DESEMBER 2018 | 22:44 WIB | LAPORAN:

Partai Bulan Bintang (PBB) harus segera menentukan arah politiknya dalam Pemilu 2019 mendatang.

Pengamat politik Stigma, Said Salahudin menilai, PBB harus segera menentukan mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden atau berada di tengah alias netral.

Said mengatakan, saat ini masyarakat banyak yang memilih calon anggota legislatif jelang waktu pencoblosan.


"Politik biasanya, dalam memilih seorang caleg saat injuri time. Namun karena Pemilu serentak, maka terjadi pembelahan di konstituen. Ketika keputusan Rakornas ditunda akan dibaca secara berbeda terhadap PBB," ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara Refleksi Politik Nasional Akhir Tahun 2018 di DPP PKB, Senin (31/12).

Sementara, Waketum PBB, Jurhum Lantong mengatakan secara umum keputusan politik ditentukan dengan melihat suatu kekuasaan. Khusus di Indonesia siapa yang sedang memimpin bangsa yang dikenal dengan Negara Maritim ini.

"Politik dipengaruhi oleh siapa yang sedang berkuasa," ucap Jurhum.

Menurut Jurhum, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra tidak hanya menjalani profesinya sebagai pengacara semata, tapi telah banyak berbuat pada negara ini terutama soal mendampingi kasus-kasus umat Islam.

Oleh karena itu keputusan PBB akan berpengaruh pada kekuasaan dan pemimpin yang membela umat.

"Ketua Umum (Yusril Ihza Mahendra) sudah banyak berbuat terutama dalam mengadvokasi berbagai hal terutama keumatan," ungkapnya. [lov]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya