Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

Pejabat Tertangkap KPK Karena Kurang Amanah

SENIN, 31 DESEMBER 2018 | 11:10 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tertangkapnya sejumlah pejabat di kementerian pemuda dan olahraga serta pekerjaan umum dan perumahan rakyat baru-baru menjadi cerminan bahwa para pejabat tidak lagi menjalankan amanah para pendiri bangsa.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum PKPI Rully Soekarta, sesaat lalu (Senin, 31/12) kepada redaksi.

"Para pejabat tersebut  seharusnya menjadi contoh buat rakyat, namun telah kehilangan arah berbangsa dan bernegaranya,” ungkap Rully.
Belakangan, pejabat dua kementerian tertangkap KPK karena diduga menerima suap proyek dan anggaran di lingkungan kerja mereka. Adalah  deputi di kemenpora dan pejabat kementerian PUPR terkait kasus suap bantuan air bersih korban bencana.

Belakangan, pejabat dua kementerian tertangkap KPK karena diduga menerima suap proyek dan anggaran di lingkungan kerja mereka. Adalah  deputi di kemenpora dan pejabat kementerian PUPR terkait kasus suap bantuan air bersih korban bencana.

Dia pun berharap agar masalah ini tidak berulang lagi di kemudian hari. Yakni ketika amanah hanya dikesampingkan dan kalah dengan prestise dunia demi mengejar kekayaan.

Padahal di lain sisi, sambung Rully, seluruh perangkat hukum termasuk lembaga penegakan hukumnya sudah ada. Namun korupsi tetap tidak bisa sirna dalam negara ini.

“Permasalahan-permasalahan ini terus berjalan seperti tidak adanya hukum dan keadilan di negara yang kita cintai ini,” imbuh Rully.

Maka dari itu, pria asal Bandung tersebut mengajak seluruh komponen bangsa ini untuk berpikir keras terkait arah kehidupan berbangsa kita yang sudah melenceng jauh.

“Mari kita berpikir dengan hati yang ikhlas. Kaji ulang UUD amandemen, mundur sebentar agar dapat maju dengan arah yang benar,” demikian Rully. [jto]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya