Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Hiruk-Pikuk Peresmian Infrastruktur, Korupsi Dua Kali Terjadi Di Kementerian PUPR

SABTU, 29 DESEMBER 2018 | 21:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai, tertangkapnya sejumlah pejabat di Kementerian PUPR dalam OTT KPK sangat memalukan. Terlebih, korupsi di lingkungan kementerian tersebut bukan kali pertama terjadi.

Juru Bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan lembaga pimpinan Basuki Hadimuljono ini terseret kasus korupsi yang kedua kalinya dan itu merugikan negara hingga puluhan miliar.

"Ini kan memalukan. Kita pernah tercengang dengan terkuaknya korupsi proyek jalan di Maluku dan melibatkan Damayanti seorang kader dari partai yang sudah sama-sama kita ketahui yakni kader PDIP. Ini triliunan proyeknya," ujar Suhendra dalam keterangannya, Sabtu (29/12).


Padahal, kata Suhendra, KPK masih mendalami perkara korupsi yang sebelumnya telah menyeret sejumlah politisi lain seperti kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Musa Zainudin dan sejumlah pejabat Kementerian PUPR.

"Ini malah ada perkara baru di tengah hiruk-pikuk peresmian infastruktur jalan tol dan proyek lainnya, ternyata menyisakan persoalan yang tak kunjung tuntas di Kementerian PUPR, yakni korupsi," tutur Suhendra.

Ditambahkan Suhendra, pihaknya merasa heran dengan dugaan kasus di Kementerian PUPR ini jika tidak mampu menyeret aktor-aktor kelas kakapnya. Padahal, kata dia, untuk memuluskan modus korupsinya tentu melibatkan penentu kebijakannya.

"Kasus ini kan korupsi berjamaah, yang dilakukan tidak hanya oleh seorang Kepala Balai. Dalam menyusun program dan anggaran di pemerintahan, semua unsur dari level Sekjen, Dirjen, Kepala Biro/ Direktur dan satuan kerja berperan dan terlibat," tandasnya. [lov] 

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya