Pemerintah Harus Bersikap Atas Krisis Uighur

Sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang seakan menutup mata dengan tidak menyuarakan keprihatinan atau protes atas dugaan kekerasan terhadap etnis muslim Uighur patut disesalkan.

Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pemerintah Indonesia semestinya tidak tinggal diam atas dugaan pelanggaran hak azasi manusia di Xinjiang, Tiongkok.

"Indonesia harus bersikap lebih peduli atas dasar kemanusiaan dan keadilan terkait nasib muslim Uighur," ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/12).

Farouk menambahkan, pemerintah harus berupaya keras untuk menghentikan aki kekerasan yang menimpa muslim Uighur. Pasalnya, pembukaan UUD 1945 sudah mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

"Ini membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia berdaulat dan konsisten dengan politik luar negeri yang bebas," imbuhnya. [wah]