Berita

Politik

Divestasi Freeport: Biar Tekor Asal Kesohor

JUMAT, 28 DESEMBER 2018 | 18:34 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

ADA idiom tekor kesohor "kalau mau kesohor harus mau tekor". Biar tekor asal kesohor. Jangan mau kesohor tapi tidak mau tekor.

Belajar dari pembelian saham Freeport, ini adalah pembelian memang tekor 3,8 miliar dolar AS, tapi bisa buat kesohor.

Kita tekor karena beberapa hal:


Pertama, yang dibeli bukan Freeport Indonesia (PT FI) tapi perusahaan Rio Tinto sebuah perusahaan tambang multinasional yang melakukan kerjasama dengan Freeport Internasional untuk menambang emas di Grasberg Papua.

Kerjasama ini tanpa izin Pemerintah Indonesia, padahal saat itu Freeport ada kewajiban divestasi. Sampai sekarang kita belum tahu apakah yang dibeli adalah PT Rio Tinto atau Rio Tinto Internasional. Berdasarkan UU BUMN bahwa BUMN hanya boleh membeli BUMN lain atau perseroan terbatas (badan hukum Indonesia).

Kedua, yang dibeli itu bukan saham tapi Participating Interest (PI) milik Rio Tinto internasional dan itu bukan saham. PI yang dibeli tersebut adalah PI atas bagian produksi dalam jangka waktu tertentu yakni PI sampai tahun 2022. Hak dan kewajiban pemegang PI berbeda dengan pemegang saham. Pemegang PI tidak memiliki hak suara sebagaimana pemegang saham.

Kita belum tau apakah posisi Inalum sekarang adalah pemegang PI atau pemegang saham.

Ketiga, yang dibeli itu adalah cadangan Grasberg Papua. Pengalihan PI Rio Tinto adalah pengalihan PI atas tambang Grasberg. Sementara Freeport menambang pada puluhan tambang lainnya selain Grasberg di Papua.

Jadi Inalum PT hanya memiliki 51 persen tambang Grasberg yang depositnya sudah habis. Sementra cadangan emas Papua meliputi lebih dari 10 titik selain Grasberg.

Tapi bagaimana pun pembelian ini membuat Pemerintah ini makin kesohor di internasional. Freeport dan Rio Tinto tentu menyampaikan "terima kasih" yang besar dan pelukan erat. Karena pembelian ini bisa meringankan Freeport dan Rio Tinto dalam membayar utang utangnya tahun ini. Mantaplah! [***]

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Hukum Bisa Direkayasa tapi Alam Tak Pernah Bohong

Sabtu, 06 Desember 2025 | 22:06

Presiden Prabowo Gelar Ratas Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 22:04

Pesantren Ekologi Al-Mizan Tanam 1.000 Pohon Lawan Banjir hingga Cuaca Ekstrem

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:58

Taiwan Tuduh China Gelar Operasi Militer di LCS

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:52

ASG-PIK2 Salurkan Permodalan Rp21,4 Miliar untuk 214 Koperasi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:41

Aksi Bersama Bangun Ribuan Meter Jembatan Diganjar Penghargaan Sasaka

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:29

Dua Jembatan Bailey Dipasang, Medan–Banda Aceh akan Terhubung Kembali

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:29

Saling Buka Rahasia, Konflik Elite PBNU Sulit Dipulihkan

Sabtu, 06 Desember 2025 | 20:48

Isu 1,6 Juta Hektare Hutan Riau Fitnah Politik terhadap Zulhas

Sabtu, 06 Desember 2025 | 20:29

Kemensos Dirikan Dapur Produksi 164 Ribu Porsi Makanan di Tiga WIlayah Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 19:55

Selengkapnya