Berita

Politik

Divestasi Freeport: Biar Tekor Asal Kesohor

JUMAT, 28 DESEMBER 2018 | 18:34 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

ADA idiom tekor kesohor "kalau mau kesohor harus mau tekor". Biar tekor asal kesohor. Jangan mau kesohor tapi tidak mau tekor.

Belajar dari pembelian saham Freeport, ini adalah pembelian memang tekor 3,8 miliar dolar AS, tapi bisa buat kesohor.

Kita tekor karena beberapa hal:


Pertama, yang dibeli bukan Freeport Indonesia (PT FI) tapi perusahaan Rio Tinto sebuah perusahaan tambang multinasional yang melakukan kerjasama dengan Freeport Internasional untuk menambang emas di Grasberg Papua.

Kerjasama ini tanpa izin Pemerintah Indonesia, padahal saat itu Freeport ada kewajiban divestasi. Sampai sekarang kita belum tahu apakah yang dibeli adalah PT Rio Tinto atau Rio Tinto Internasional. Berdasarkan UU BUMN bahwa BUMN hanya boleh membeli BUMN lain atau perseroan terbatas (badan hukum Indonesia).

Kedua, yang dibeli itu bukan saham tapi Participating Interest (PI) milik Rio Tinto internasional dan itu bukan saham. PI yang dibeli tersebut adalah PI atas bagian produksi dalam jangka waktu tertentu yakni PI sampai tahun 2022. Hak dan kewajiban pemegang PI berbeda dengan pemegang saham. Pemegang PI tidak memiliki hak suara sebagaimana pemegang saham.

Kita belum tau apakah posisi Inalum sekarang adalah pemegang PI atau pemegang saham.

Ketiga, yang dibeli itu adalah cadangan Grasberg Papua. Pengalihan PI Rio Tinto adalah pengalihan PI atas tambang Grasberg. Sementara Freeport menambang pada puluhan tambang lainnya selain Grasberg di Papua.

Jadi Inalum PT hanya memiliki 51 persen tambang Grasberg yang depositnya sudah habis. Sementra cadangan emas Papua meliputi lebih dari 10 titik selain Grasberg.

Tapi bagaimana pun pembelian ini membuat Pemerintah ini makin kesohor di internasional. Freeport dan Rio Tinto tentu menyampaikan "terima kasih" yang besar dan pelukan erat. Karena pembelian ini bisa meringankan Freeport dan Rio Tinto dalam membayar utang utangnya tahun ini. Mantaplah! [***]

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

RI Peringkat 18 Kasus Anti-Dumping, Kalah Agresif dari AS dan India

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:19

Publik Diajak Terlibat Awasi Kualitas Makanan Lewat Aplikasi Reviu Pelaksanaan MBG

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:04

Keluarga Terdakwa Kasus Pembunuhan di Pemalang Ngadu ke Legislator Nasdem

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:52

Lembang Berpeluang Diserbu Wisatawan saat Long Weekend

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:33

Kemlu RI Rayakan Africa Day 2026 Lewat Laga Persahabatan Diplomatik

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:29

Sudah Bertransformasi, Penguatan Literasi Digital jadi Kunci Cegah TPPO

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:26

Salat Id di Prancis, Prabowo Cetak Sejarah

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:22

RI-Thailand Perkuat Hubungan Bisnis dan Kerja Sama Hukum

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:54

Haji Mabrur Jadi Duta Antikorupsi

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:50

Prabowo Dijadwalkan Salat Iduladha Bersama Diaspora RI di Paris

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:37

Selengkapnya