Berita

Politik

Divestasi Freeport: Biar Tekor Asal Kesohor

JUMAT, 28 DESEMBER 2018 | 18:34 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

ADA idiom tekor kesohor "kalau mau kesohor harus mau tekor". Biar tekor asal kesohor. Jangan mau kesohor tapi tidak mau tekor.

Belajar dari pembelian saham Freeport, ini adalah pembelian memang tekor 3,8 miliar dolar AS, tapi bisa buat kesohor.

Kita tekor karena beberapa hal:


Pertama, yang dibeli bukan Freeport Indonesia (PT FI) tapi perusahaan Rio Tinto sebuah perusahaan tambang multinasional yang melakukan kerjasama dengan Freeport Internasional untuk menambang emas di Grasberg Papua.

Kerjasama ini tanpa izin Pemerintah Indonesia, padahal saat itu Freeport ada kewajiban divestasi. Sampai sekarang kita belum tahu apakah yang dibeli adalah PT Rio Tinto atau Rio Tinto Internasional. Berdasarkan UU BUMN bahwa BUMN hanya boleh membeli BUMN lain atau perseroan terbatas (badan hukum Indonesia).

Kedua, yang dibeli itu bukan saham tapi Participating Interest (PI) milik Rio Tinto internasional dan itu bukan saham. PI yang dibeli tersebut adalah PI atas bagian produksi dalam jangka waktu tertentu yakni PI sampai tahun 2022. Hak dan kewajiban pemegang PI berbeda dengan pemegang saham. Pemegang PI tidak memiliki hak suara sebagaimana pemegang saham.

Kita belum tau apakah posisi Inalum sekarang adalah pemegang PI atau pemegang saham.

Ketiga, yang dibeli itu adalah cadangan Grasberg Papua. Pengalihan PI Rio Tinto adalah pengalihan PI atas tambang Grasberg. Sementara Freeport menambang pada puluhan tambang lainnya selain Grasberg di Papua.

Jadi Inalum PT hanya memiliki 51 persen tambang Grasberg yang depositnya sudah habis. Sementra cadangan emas Papua meliputi lebih dari 10 titik selain Grasberg.

Tapi bagaimana pun pembelian ini membuat Pemerintah ini makin kesohor di internasional. Freeport dan Rio Tinto tentu menyampaikan "terima kasih" yang besar dan pelukan erat. Karena pembelian ini bisa meringankan Freeport dan Rio Tinto dalam membayar utang utangnya tahun ini. Mantaplah! [***]

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya