Berita

Politik

Divestasi Freeport: Biar Tekor Asal Kesohor

JUMAT, 28 DESEMBER 2018 | 18:34 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

ADA idiom tekor kesohor "kalau mau kesohor harus mau tekor". Biar tekor asal kesohor. Jangan mau kesohor tapi tidak mau tekor.

Belajar dari pembelian saham Freeport, ini adalah pembelian memang tekor 3,8 miliar dolar AS, tapi bisa buat kesohor.

Kita tekor karena beberapa hal:


Pertama, yang dibeli bukan Freeport Indonesia (PT FI) tapi perusahaan Rio Tinto sebuah perusahaan tambang multinasional yang melakukan kerjasama dengan Freeport Internasional untuk menambang emas di Grasberg Papua.

Kerjasama ini tanpa izin Pemerintah Indonesia, padahal saat itu Freeport ada kewajiban divestasi. Sampai sekarang kita belum tahu apakah yang dibeli adalah PT Rio Tinto atau Rio Tinto Internasional. Berdasarkan UU BUMN bahwa BUMN hanya boleh membeli BUMN lain atau perseroan terbatas (badan hukum Indonesia).

Kedua, yang dibeli itu bukan saham tapi Participating Interest (PI) milik Rio Tinto internasional dan itu bukan saham. PI yang dibeli tersebut adalah PI atas bagian produksi dalam jangka waktu tertentu yakni PI sampai tahun 2022. Hak dan kewajiban pemegang PI berbeda dengan pemegang saham. Pemegang PI tidak memiliki hak suara sebagaimana pemegang saham.

Kita belum tau apakah posisi Inalum sekarang adalah pemegang PI atau pemegang saham.

Ketiga, yang dibeli itu adalah cadangan Grasberg Papua. Pengalihan PI Rio Tinto adalah pengalihan PI atas tambang Grasberg. Sementara Freeport menambang pada puluhan tambang lainnya selain Grasberg di Papua.

Jadi Inalum PT hanya memiliki 51 persen tambang Grasberg yang depositnya sudah habis. Sementra cadangan emas Papua meliputi lebih dari 10 titik selain Grasberg.

Tapi bagaimana pun pembelian ini membuat Pemerintah ini makin kesohor di internasional. Freeport dan Rio Tinto tentu menyampaikan "terima kasih" yang besar dan pelukan erat. Karena pembelian ini bisa meringankan Freeport dan Rio Tinto dalam membayar utang utangnya tahun ini. Mantaplah! [***]

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Ditunggu Sayembara Mencari Silfester Matutina

Senin, 07 September 2026 | 02:30

TK-SD-SMP di Kota Bogor Berlakukan PJJ

Senin, 07 September 2026 | 02:03

Ujian KPK terkait Paulus Tannos: Jangan cuma Nangkap, tapi Kembalikan Aset

Senin, 07 September 2026 | 01:40

Water Mist Disemprot di Jalanan Jakarta Gegara Abu Vulkanik

Senin, 07 September 2026 | 01:15

Dedi Mulyadi Izinkan Sekolah Terapkan PJJ Imbas Abu Vulkanik Anak Krakatau

Senin, 07 September 2026 | 01:01

Dalam Tiga Hari, Hampir 2.000 Orang Keracunan MBG

Senin, 07 September 2026 | 00:44

Fahira Idris Sodorkan Enam Rekomendasi untuk MBG

Senin, 07 September 2026 | 00:16

Pemadam Semprot Abu Vulkanik

Senin, 07 September 2026 | 00:03

GMNI Desak Presiden Prabowo Evaluasi Menhan Sjafrie, Ini Sebabnya

Minggu, 06 September 2026 | 23:52

Likuiditas Bank Masih Terjaga

Minggu, 06 September 2026 | 23:40

Selengkapnya