Berita

Ilustrasi/Net

Global

Jerman Segera Rekrut Warga Uni Eropa Untuk Pos Militer?

KAMIS, 27 DESEMBER 2018 | 20:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Selang tujuh tahun setelah Jerman membatalkan wajib militer, kepala pertahanannya pekan ini mengatakan bahwa mempekerjakan warga negara Uni Eropa di pos militer adalah sebuah pilihan.

Inspektur jenderal Angkatan Darat Eberhard Zorn mengatakan pasukan harus melihat ke segala arah di saat kurangnya personel yang memenuhi syarat, seperti dokter dan spesialis IT di tubuh militer.

Jenderal Zorn mengatakan kepada kelompok surat kabar Funke bahwa Bundeswehr membutuhkan personel dan tentara harus mendorong keras untuk generasi baru yang cocok. Meski pun begitu, warga negara Uni Eropa yang berseragam adalah "pilihan" untuk diperiksa hanya di bidang spesialis.


Di bawah undang-undang pasca Perang Dunia II, tentara di militer Jerman haruslah orang Jerman.

Sementara itu, komisioner parlemen untuk angkatan bersenjata Jemran, Hans-Peter Bartels, mengatakan merekrut warga negara Uni Eropa sudah merupakan semacam "normalitas" karena banyak tentara sudah memiliki kewarganegaraan ganda atau latar belakang imigran.

Jerman sendiri diketahui memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas militernya sebanyak 21.000 personel pada tahun 2025 mendatang.

Selain itu, Eberhard Zorn, seperti dimuat BBC (Kamis, 27/12), mengatakan bahwa dia berjanji untuk meningkatkan anggaran pertahanannya dari 1,2 persen menjadi 1,5 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2024.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Kamis (27/12) bahwa 182.000 tentara berseragam saat ini dipekerjakan oleh militer Jerman. Jumlah ini meningkat 6.500 dalam dua tahun. Dalam tujuh tahun, jumlah itu akan mencapai 203.000 tentara.

Dia mengatakan, tentara Jerman sekarang terdiri dari 12 persen wanita dan tahun ini saja satu dari tiga orang yang melamar menjadi seorang perwira adalah seorang wanita. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya