Pemerintah Sengaja Perlambat Pembangunan Kilang Minyak Agar Bisa Terus Impor

. Rencana pembuatan kilang minyak yang mengacu pada Perpres Nomor 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk merevitalisasi lima kilang minyak di Balikpapan, Balongan, Cilacap, Dumai dan Plaju terkesan sengaja diperlambat.

Hal itu di duga sengaja dilakukan pemerintah agar bisa terus melakukan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara saat mengisi diskusi publik bertajuk "Infrastruktur Era Jokowi: Efektif, Salah Sasaran atau Koruptif?" di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/12).

"Pertama, masalahnya Pertamina kalau tidak mengandalkan parter, tidak bisa menyiapkan dana. Pertamina tidak cukup uang untuk membangun kilang BBM karena Pertamina harus nanggung subsidi negara," ujar Marwan.

"Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Pertamina sedang digerogoti konglomerat," sambungnya.

Sehingga, lanjut Marwan, pemerintah akan melakukan impor BBM dan proses pembangunan infrastruktur dalan hal ini kilang minyak terpaksa harus molor.

"Nah, dengan kondisi rugi seperti itu sengaja mengulur-mengulur waktu. Kalau dipaksakan sehingga impor tetap tinggi dan terus meningkat. Malah nilai tukar rupiah terus merosot," papar Marwan.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah untuk menghentikan kebijakan yang dinilai populis tersebut agar negara tidak mengalami kerugian jangka panjang.

"Kebijakan populis tolong dihentikan. Pembangunan infrastruktur Pertamina itu tidak terjadi akibat kebijak popoulis yang melanggar UU BUMN," tutup Marwan.

Pembicara lain dalam diskusi itu, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kardaya Warnika, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, dan Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika. [rus]