Marwan Batubara Minta KPK Dan BPK Selidiki Proyek LRT Velodrome-Kelapa Gading

. Proyek infrastruktur Light Rail Transit (LRT) Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading sepanjang 5,8 kilometer yang menghabiskan biaya Rp 5 triliun dinilai tidak wajar.

Tidak hanya itu, dugaan terjadinya mark up pada proyek-proyek infrastruktur sangat mungkin terjadi. KPK dan BPK diminta ikut andil menyoroti proyek strategis nasional yang tengah digarap pemerintah.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara saat mengisi diskusi publik bertajuk "Infrastruktur Era Jokowi: Efektif, Salah Sasaran atau Koruptif?" di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/12).

"Veledrom ke Kelapa Gading itu tidak wajar, ada ungkapan dari pak Prabowo, ada juga ungkapan resmi dari pak Anies. Supaya ini clear, maka kita minta KPK masuk selidiki ini. Atau dimulai oleh BPK," kata Marwan.

Menurut Marwan, kedua lembaga tinggi negara itu perlu memberikan perhatian serius jika masih memiiliki komitmen melindungi negara dari praktek-praktek koruptif.

"Dua-duanya (KPK dan BPK) kolaborasi, kalau memang lembaga negara ini punya kepentingan untuk melindungi negara dan rakyat dari pemburu rente dari mark up proyek. Jadi, kalau sudah orang curiga, lalu nanti ini bisa merembet bahwa sebenernya ini koruptor," tegasnya.

Lebih lanjut, Marwan berharap kepada pemerintah untuk melakukan inisiatif mengupayakan pengentasan korupsi. Terlebih, jika dugaan tersebut tertuju kepada penguasa maka buktikan dengan mendukung transparansi.

"Maka, perlu pemerintah itu inisiatif membuktikan bahwa mereka tidak terlibat itu. Bisa juga kita minta pak Jokowi membuktikan anda tidak terlibat, atau Ahok juga," tutupnya.

Pembicara lain dalam diskusi itu, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kardaya Warnika, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, dan Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika. [rus]