Berita

Foto/Net

Nusantara

Korban Tsunami Dipungli Jutaan, Edan Ini Namanya...

KAMIS, 27 DESEMBER 2018 | 10:02 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sudah jatuh tertimpa tangga. Pameo itu sangat pas dialamatkan kepada keluarga korban tsunami yang menerjang wilayah Banten dan Lampung. Keluarga korban tsunami harus menelan ludah dan mengerutkan dahinya, karena harus membayar uang jutaan rupiah untuk memulangkan jenazah keluarganya. Netizen geram mendengar berita ini. Edan, katanya, kok ada yang tega melakukan hal seperti ini.

Adanya permintaan uang jutaan untuk pemulangan jenazah korban tsunam itu diungkapkan oleh Badiamin Sinaga, salah seorang kerabat korban.

Menurut Badiaman, ketika mengurus pemulangan jenazah keluarganya yang meninggal dunia akibat terjangan gelombang tsunami di Pantai Anyer, Serang, Sabtu (22/12) pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Dradjat Prawiranegara, Serang, Banten menyerahkan kwitansi.


Harga pembayarannya berbeda-beda, korban atas nama Ruspin Simbolon, Rp3.900.000 untuk biaya pemulasaraan jenazah, divalin dan mobil jenazah. Bayi Satria, Rp 800.000 untuk biaya pemulasaraan jenazah, divalin. Serta korban atas nama Leo Manulang, Rp 1.300.000 untuk biaya pemulasaraan jenazah dan divalin.

Pungutan tersebut kata Budiman, untuk ketiga korban meninggal akibat tsunami. Ketiganya merupakan keluarga dari Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. "Pungutan itu benar terjadi. Mungkin dipikir karena korban orang Jakarta jadi akan mudah diminta uang," ujar Badiamin kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Plt Kepala Rumah Sakit dr. Derajat Prawiranegara Sri Nurhayati ketika dikonfirmasi mengaku baru mengetahui adanya pungutan tersebut. "Saya baru tahu dari Mas. Harusnya tidak boleh ada pungutan. Tapi saya akan pastikan dulu," kata Sri melalui sambungan telepon.

Sedangkan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang dikonfirmasi mengakui, dirinya sudah mendapatkan laporan adanya aksi pungli oleh oknum pegawai RSUD Drajat Prawiranegara tersebut.

Saat ini, pemerintah daerah sedang melakukan kroscek dan memanggil direktur rumah sakinya. "Sedang dipanggil ke Pendopo," tegas Tatu.

Informasi mengenai pungli ini langsung direspon warganet. @boyke1989 mengganggap kebijakan yang mematok harga kepada korban tsunami sungguh keterlaluan. "Edan. Ini bencana, kok tega-teganya yang minta biaya," katanya.

@Jajangsv juga menyayangkan. "Kebangetan memang, orang lagi kena musibah, masih saja mikirkan keuntungan. Semoga dilaknat Allah, yang cari keuntungan pada keluarga korban," ujarnya. Seirama, @masagustri mengatakan, dalam situasi berduka tidak pas rumah sakit menagih korban meninggal karena tsunami. "Dalam suasana bencana pun, masih tega. Padahal RSUD lho. Sungguh terlalu," ujarnya. @ syrupvanilla ikut menimpali. "Semoga ada titik temu antara keduabelah pihak, supaya bencana jangan ditambah kesulitan lainnya," harapnya. @LintankJr juga punya harapan sama. "Seharusnya tidak ada bayar membayar bagi korban tsunami. Harusnya gratis," katanya.

Jika benar ada tagihan hingga jutaan, menurut @Sugeng89343579 sudah keterlaluan. Ia pun mengibaratkan keluarga korban meninggal karena tsunami berduka dua kali. "Sudah jatuh ketimpa tangga lagi," sebutnya.

Lebih lanjut, @namarbaju menduga biaya yang dibebankan oleh keluarga korban meninggal karena tsunami hanya pungli dari oknum rumah sakit. "Modus perawatan jenazah, RSUD Serang diduga palak keluarga korban tsunami," duganya.

Sementara @UntungSyathir menganggap wajar ada biaya yang dibebankan kepada keluarga hingga 3,9 juta. Menurutnya, harga yang dibebankan normal. "Itu termasuk murah min, kalau di tempat saya, salah satu kabupaten di Kalbar, untuk biaya pemulasaran jenazah = 300 ribu, formalin = 1.5 juta, mobil jenazah tergantung jarak, dari tempat saya ke Pontianak = 1.5 jt totalnya 300 rb + 1.5 jt + 1.5 jt = 3.3 jt," bebernya. ***

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya