Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Wartawan Pakistan Keluhkan Peningkatan Sensor Di Media

RABU, 26 DESEMBER 2018 | 20:35 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Wartawan-wartawan di Pakistan mengeluhkan kondisi mereka saat ini yang menghadapi bentuk penyensoran yang lebih halus, namun tidak kalah mengerikan. Tindakan tersebut dituding dipelopori oleh dinas keamanan Pakistan.

Wartawan dan pembela kebebasan pers Pakistan, seperti dimuat Al Jazeera (Rabu, 26/12), mengatakan bahwa militer dan Intelijen Antar-Jasa yang kuat menekan media untuk meredam liputan kritis.

Pemerintah Perdana Menteri Imran Khan yang baru terpilih saat ini memangkas anggaran iklannya. Hal itu berarti memotong sumber pendapatan utama untuk surat kabar swasta dan stasiun TV di negara tersebut.


Qazi Salauddin, seorang wartawan veteran Pakistan yang telah menyaksikan periode berturut-turut pemerintahan militer langsung, mengatakan sensor hari ini adalah yang terburuk yang pernah ada.

"Hari ini kita tidak tahu apa yang akan mengganggu mereka," katanya tentang militer.

"Hari ini kita harus melakukan sensor diri dan itu adalah jenis sensor terburuk, karena dilakukan karena rasa takut," sambungnya.

Penutupan media terjadi di Pakistan saat ini. Sejumlah situs web ditutup, termasuk situs web Urdu dari Voice of America, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang diblokir, setelah melaporkan gerakan suku yang kritis terhadap operasi militer di wilayah yang berbatasan dengan Afghanistan.

Bukan hanya itu, sejumlah radio pun ditutup, seperti Radio Mashaal, yang berafiliasi dengan Radio Free Europe/Radio Liberty.

Selain mengincar media, penyensoran juga dilakukan terhadap wartawan itu sendiri. Salah satunya yang menimpa wartawan Cyril Almeida. Dia didakwa melakukan pengkhianatan setelah menerbitkan wawancara dengan Nawaz Sharif di mana mantan perdana menteri itu menuduh militer Pakistan membantu kelompok bersenjata yang melakukan serangan Mumbai 2008.

Pihak berwenang juga menargetkan media sosial, dengan meminta Twitter untuk menangguhkan akun dan mengirimkan ribuan permintaan ke Facebook untuk menghapus halaman karena berbagai alasan, mulai dari kritik terhadap militer hingga menyebarkan kebencian dan menghina Islam. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya