Berita

Rizal Ramli/Net

Bisnis

Belajar Dari Keberhasilan Rizal Ramli Kurangi Utang PLN

SENIN, 24 DESEMBER 2018 | 23:05 WIB | LAPORAN:

Ekonom senior Indonesia DR. Rizal Ramli menjadi satu-satunya anak bangsa yang berhasil melakukan pengurangan utang negara.

Langkah yang dilakukannya ketika masih menjabat menko ekonomi, keuangan dan industri tahun 2001 lalu telah menguntungkan rakyat Indonesia. Salah satu kuncinya adalah out of the box atau menempuh cara-cara yang berbeda.   

Rizal Ramli menceritakan, dirinya baru mengetahui bahwa terjadi mark up atau praktik KKN pada hampir semua atau 27 kontrak Pembelian Listrik Swasta (PPA) sekitar USD 7-12 cent per megawatt, padahal kisaran harga di seluruh dunia hanya USD 3 cents.


"Konco-konco yang berkuasa sebelumnya mendapat saham kosong yang ditukar dengan tarif yang sangat mahal yang merugikan rakyat Indonesia. Beban PLN naik besar sekali menjadi USD 85 miliar sehingga nyaris mengalami kebangkrutan," papar Rizal Ramli kepada redaksi, Senin (24/12).

Ketika itu, pemerintahan Presiden BJ Habibie melalui Direktur Utama PT PLN Satria mengajukan salah satu kontraktor PPP ke pengadilan abitrase internasional. Namun mengalami kekalahan telak.

Melihat kenyataan tersebut, Rizal Ramli memutuskan untuk tidak menggunakan jalur arbitrase dalam menggugat kontraktor-kontraktor nakal. Dia mengundang kawannya yang menjabat redaktur di Wall Street Journal, koran bisnis paling berpengaruh di dunia.

Wall Street Journal diminta Rizal Ramli untuk menjelaskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) perusahaan-perusahaan multi nasional yang bermain dengan kroni-kroni kekuasaan di Indonesia. Kemudian, praktik KKN itu ditayangkan di halaman depan Wall Street Journal selama tiga hari berturut-turut sehingga puluhan bos perusahaan asing yang punya kontrak dengan PLN menemui Rizal Ramli untuk renegosiasi karena takut nama dan saham perusahaannya jatuh.

Hasilnya luar biasa, beban utang PLN akhirnya berhasil dikurangi USD 50 miliar, dari USD 85 miliar menjadi USD 35 miliar. Di mana, belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia pengurangan utang sebesar itu. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya