Berita

Komite Pedagang Pasar/Net

Politik

KPP Dukung Pedagang Tolak Politisasi Pasar

SENIN, 24 DESEMBER 2018 | 16:54 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Komite Pedagang Pasar (KPP) Sumatera Selatan mendukung penolakan politisasi pasar oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno.

"Pasar itu tempat bertransaksi antara pedagang dan konsumen, bukan tempat untuk berpolitik," kata Ketua DPD KPP Sumsel Asep Jovi Rafik kepada wartawan, Senin (24/12).

Ketua Umum KPP Abdul Rosyid Arsyad menambahkan, apa yang dilakukan para pedagang pasar di Sumsel adalah keinginan dan hakpedagang.


Menurutnya, para pedagang jengah dengan tingkah dan ucapan Sandiaga yang selalu berkunjung ke pasar dan menyebut harga mahal dan terus mengalami kenaikan.

"Yang pasti pedagang kesal dengan ucapan Pak Sandiaga yang bicara mahal dan naik terus harga bahan pokok di pasar. Dan tidak ada bukti konkrit yang sudah dilakukan Pak Sandiaga untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasar seluruh Indonesia semenjak Pak Sandiaga menjadi ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Cawapres Sandiaga hanya memberikan janji-janji dan angan-angan ke pedagang pasar yang dikunjunginya," papar Rosyid.

Dia mengatakan, pedagang pasar seluruh Indonesia akan melakukan pemasangan spanduk penolakan politisasi pasar, tidak hanya dilakukan di Sumsel.

"Pedagang pasar di provinsi lain juga akan melakukan pemasangan spanduk dan komentar penolakan politisasi pasar yang dilakukan oleh Pak Sandiaga. Jika tidak terbendung bisa dipastikan terjadi gerakan masing-masing dari pedagang se-Indonesia menolak memilih Prabowo-Sandi," beber Rosyid. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya