Berita

Dwi Astuti Wulandari/Net

Politik

TSUNAMI SELAT SUNDA

DPR Minta BMKG Dan BNPB Lebih Teliti

SENIN, 24 DESEMBER 2018 | 12:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke depan diminta lebih cermat dan teliti dalam mengeluarkan pernyataan ke publik.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dwi Astuti Wulandari menanggapi  pernyataan berbeda BMKG dan BNPB di awal kejadian, terkait bencana alam yang terdampak di Banten dan Lampung. BMKG menyatakan bahwa bencana alam tersebut merupakan tsunami, sementara itu BNPB menyebut itu adalah air laut pasang.

Menurut Dwi Astuti, pernyataan yang kompak dan utuh tidak akan memunculkan kesimpangsiuran informasi yang bisa menyebabkan lemahnya tindakan antisipasi dan reaksi tanggap sebelum kejadian.


Dia juga meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kordinasi penanganan bencana, termasuk dengan pihak-pihak lain yang turut membantu penanganan bencana.

"Menjadikan kejadian ini (tsunami Selat Sunda) sebagai bahan evaluasi kesiagaan bencana secara nasional, memperbaiki alat-alat deteksi, memasang alat deteksi di wilayah-wilayah rawan bencana alam," kata Dwi Astuti, Senin (24/12).

Masyarakat diimbaunya untuk tidak mudahnya mengirimkan gambar, video, informasi, dan lain-lain yang tidak jelas sumbernya. Apalagi mengkait-kaitkan bencana dengan politik, dengan kemurkaan Tuhan secara serampangan.

"Mari kita hormati, kita bantu para korban dengan memberikan semangat, mendoakan yang terbaik buat mereka. Saya apresiasi atas kesigapan semua pihak yang telah bahu-membahu menyelamatkan korban, membantu evakuasi, dan aktivitas tanggap darurat," sebut Dwi Astuti.

Terakhir, dia mengucapkan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah tsunami di Selat Sunda. Semoga para korban meninggal mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan korban luka serta harta benda senantiasa diberikan ketabahan, dan digantikan dengan yang lebih baik. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya