Berita

Dwi Astuti Wulandari/Net

Politik

TSUNAMI SELAT SUNDA

DPR Minta BMKG Dan BNPB Lebih Teliti

SENIN, 24 DESEMBER 2018 | 12:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke depan diminta lebih cermat dan teliti dalam mengeluarkan pernyataan ke publik.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dwi Astuti Wulandari menanggapi  pernyataan berbeda BMKG dan BNPB di awal kejadian, terkait bencana alam yang terdampak di Banten dan Lampung. BMKG menyatakan bahwa bencana alam tersebut merupakan tsunami, sementara itu BNPB menyebut itu adalah air laut pasang.

Menurut Dwi Astuti, pernyataan yang kompak dan utuh tidak akan memunculkan kesimpangsiuran informasi yang bisa menyebabkan lemahnya tindakan antisipasi dan reaksi tanggap sebelum kejadian.


Dia juga meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kordinasi penanganan bencana, termasuk dengan pihak-pihak lain yang turut membantu penanganan bencana.

"Menjadikan kejadian ini (tsunami Selat Sunda) sebagai bahan evaluasi kesiagaan bencana secara nasional, memperbaiki alat-alat deteksi, memasang alat deteksi di wilayah-wilayah rawan bencana alam," kata Dwi Astuti, Senin (24/12).

Masyarakat diimbaunya untuk tidak mudahnya mengirimkan gambar, video, informasi, dan lain-lain yang tidak jelas sumbernya. Apalagi mengkait-kaitkan bencana dengan politik, dengan kemurkaan Tuhan secara serampangan.

"Mari kita hormati, kita bantu para korban dengan memberikan semangat, mendoakan yang terbaik buat mereka. Saya apresiasi atas kesigapan semua pihak yang telah bahu-membahu menyelamatkan korban, membantu evakuasi, dan aktivitas tanggap darurat," sebut Dwi Astuti.

Terakhir, dia mengucapkan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah tsunami di Selat Sunda. Semoga para korban meninggal mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan korban luka serta harta benda senantiasa diberikan ketabahan, dan digantikan dengan yang lebih baik. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya