Berita

Foto: Dok

Bisnis

Kemenag Minta Saudi Tinjau Ulang Rekam Biometri, PATUHI Tawar Solusi

SENIN, 24 DESEMBER 2018 | 10:28 WIB | LAPORAN:

Kementerian Agama (Kemenag) kembali meminta Arab Saudi agar meninjau ulang kebijakan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) guna mendapatkan visa umrah.

Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dalam  proses pengambilan rekam biometriknya tersebut baik dari segi wilayah, biaya, dan  kesiapan VFS Tasheel sendiri selaku operator atau provider yang ditunjuk Arab Saudi.

"Kami, selaku regulator penyelenggaraan umrah yang salah satunya terkait dengan pengajuan visa umrah ke Arab Saudi,  yang mana porsi jamaah umrah Indonesia pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan meski dengan wilayah geografis kita yang luas dan beragam, tentu untuk menuju satu daerah dengan daerah lainnya akan mengharuskan banyak menggunakan moda angkutan yang dilalui baik darat, laut, dan udara. Atas pertimbangan ini, kami sangat berharap akan pertimbangan matang dari pemerintah Arab Saudi," ujar Kasie Identifikasi dan Penanganan Umrah Kemenag Ali Machzumi dalam keterangannya di Jakarta.


Terkait upaya yang ditempuh Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dalam melakukan upaya lobi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Wakil Menteri Haji urusan Umrah di Jeddah, menurut Ali, Kemenag sangat mengapresiasi.

"Tentu, semua pihak yang terkait dalam hal ini Kemenag, asosiasi dan Kemenlu akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam implementasi proses biometrik ini," terang Ali.

Sementara itu, Sekjen PATUHI, Muharom Ahmad menyampaikan solusi terbaik dalam penerapan biometrik ini adalah dilakukan di embarkasi atau bandara keberangkatan jamaah saja.

"Karena, Indonesia adalah negara yang terdiri atas 17.504 Pulau dan 514 kabupaten / kota dengan total calon jamaah lansia mencapai 10% dari total mutamir yang ada," ujarnya.
 
Perjalanan pulang dan pergi calon jamaah belum lagi antrean di VFS Tasheel akan menimbulkan beban biaya tinggi. Di samping juga kerugian waktu yang akan menghambat penjadwalan grup-grup umrah yang sudah terjadwal oleh pihak travel.

"Untuk itu, kami usulkan, agar perekaman biometrik ini dilakukan di bandara Embarkasi keberangkatan umrah saja yakni, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Dan hal ini bisa dilakukan empat  jam sebelum jadwal penerbangan," tandasnya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya