Berita

Bisnis

Beli Saham Freeport Pakai Utang Buktikan Pemerintah Pro Asing

SABTU, 22 DESEMBER 2018 | 22:49 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Langkah pemerintahan mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia dengan maksud ingin menunjukkan rasa nasionalisme justru memperlihatkan keberpihakan kepada asing.

Pasalnya, dana yang digunakan untuk mengakuisisi diperoleh dari utang luar negeri.

"Ini justru membuktikan pro asing, hal sebaliknya katanya pemerintah yang anti asing. Rakyat sudah cerdas, sudah tahu ini akal-akalan," kata ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria usai diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (22/12).


Pemerintah melalui PT Inalum merogoh USD 3,85 miliar atau setara Rp 55,7 triliun untuk meningkatkan kepemilikan saham di Freeport dari 9,36 menjadi 51,232 persen.

Dana didapatkan Inalum dari penerbitan surat utang global sebesar USD 4 miliar untuk membeli saham Freeport.

"Makanya aneh kalau orang bilang hebat. Justru saya katakan ini keblinger, kenapa tidak ditawarkan domestik bond," ujar Riza Patria. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya