Berita

Pembangunan infrastruktur/Net

Politik

Pemerintahan Jokowi Jangan Asal Klaim Pembangunan Infrastruktur

SABTU, 22 DESEMBER 2018 | 19:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur harus dilihat secara utuh dan menyeluruh.

Pasalnya, sunggh memalukan jika pembangunan infrastruktur diklaim oleh satu periodisasi kepemimpinan.

"Ya memang sangat disayangkan ketika pejabat pemerintah tidak jujur menyampaikan fakta pembangunan kepada masyarakat. Ini memalukan dan tidak punya integritas sama sekali," ujar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahaen saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/12).


Dia mencontohkan, klaim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keberhasilan membangun sejumlah jalan tol tidak bisa dilihat terpisah satu dengan lainnya.

"Salah satu contoh bendungan di Semarang diresmikan bulan Mei 2015. Itu jelas proyek SBY tapi diklaim sebagai bendungan pertama Jokowi, ini kan memalukan namanya," kata Ferdinand.

Berdasarkan data Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), tercatat sejumlah proyek era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang rampung pada 2018.

"Dokumen MP3EI memang jelas mencantumkan ada proyek yang akan selesai hingga 2018. Dan itulah yang diresmikan oleh Jokowi sejak menjadi presiden Oktober 2014," jelas Ferdinand.

"Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi jelas kalah besar dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh SBY pada masanya," tambah politisi Partai Demokrat itu. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya